“Kita berharap kedekatan bupati dengan Presiden Prabowo bisa menjadi nilai tambah bagi percepatan DOB di Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Simbol Keseriusan: Titik Nol dan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Lebih lanjut, Yusfitriadi menekankan perlunya simbol keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung terbentuknya DOB.
Menurutnya, dibutuhkan alat desak nyata yang menunjukkan komitmen Pemkab Bogor terhadap proses pemekaran.
Ia mengusulkan beberapa langkah konkret:
-
Pembangunan monumen atau titik nol sebagai tanda awal pusat pemerintahan baru.
-
Peningkatan infrastruktur kesehatan, seperti pembangunan RSUD baru dan peningkatan status puskesmas.
-
Optimalisasi data potensi daerah, mencakup SDM, pendidikan, sosial ekonomi, dan lingkungan.
-
Perbaikan akses jalan dan infrastruktur desa.
-
Penguatan kemandirian UMKM, agar masyarakat siap menghadapi status daerah otonomi baru.
“Jangan sampai masyarakat bertanya, ‘Pemekaran ini untuk kami atau hanya untuk para elit?’” tutup Yusfitriadi.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Kejari Bandung, Bukan Terjaring OTT Seperti Isu yang Beredar
Realisasi Nyata Jadi Kunci Keberhasilan Pemekaran
Diskusi di Cibinong menjadi refleksi penting bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar kajian administratif, melainkan gerakan pembangunan yang nyata dan terukur.
Desakan dari KPPKBB dan pandangan para ahli menunjukkan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum bagi Pemkab Bogor untuk membuktikan keseriusannya mengawal pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
Artikel Terkait
Acha Septriasa Tetap Berkarier di Indonesia Meski Tinggal di Australia, Ungkap Alasan dan Pola Asuh Usai Cerai