Kontroversi Bupati Bogor Pergi ke Eropa saat Krisis Air Bersih: Yusfitriadi Siapa yang Pimpin Kabupaten Bogor?

Catatanfakta.com, Kabupaten Bogor - Keberangkatan Bupati Bogor, Iwan Setiawan, ke Eropa selama krisis air bersih menghadapinya dengan kritik tajam dari masyarakat.

Kepergiannya dianggap sebagai tindakan yang kontroversial dan menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan.

Yusfitriadi, seorang pengamat politik dan kebijakan publik, mengungkapkan keraguan yang timbul di kalangan masyarakat akibat pergi ke luar negeri oleh Bupati Bogor. "Ke mana Iwan Setiawan pergi?

Baca Juga: PSI akan Bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk Mendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024

Untuk tujuan apa? Dan siapa yang akan mengelola pemerintahan daerah selama dia berada di luar negeri?" kata Yusfitriadi, Senin (23/10).

Yusfitriadi juga mencatat kekurangan informasi seputar keberangkatan Bupati Bogor.

"Jika pergi ke luar negeri terkait dengan tugasnya sebagai kepala daerah, mengapa semuanya harus diselenggarakan secara rahasia, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi?" tanyanya.

Baca Juga: Kontroversi : KPU Mengumumkan Pendaftaran Prabowo-Gibran Sebagai Capres-Cawapres 2024 Mengikuti Putusan MK

Menurut Yusfitriadi, transparansi informasi kepada publik sangat penting, baik itu terkait dengan perjalanan pribadi atau kunjungan resmi.

"Terutama jika keberangkatan tersebut terkait dengan sesuatu yang tidak terlalu penting, seperti sekadar 'plesiran,'" tambahnya.

Dalam konteks di mana Kabupaten Bogor menghadapi berbagai masalah serius, termasuk krisis air bersih, isu sungai Cileungsi yang belum terselesaikan, dan kenaikan harga bahan pokok, Yusfitriadi menekankan tanggung jawab moral Bupati kepada masyarakat.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Diusung sebagai Cawapres Prabowo: Ganjar dan Mahfud Ucapkan Selamat

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan yang jujur dan terperinci mengenai kepergiannya ke luar negeri.

Yusfitriadi juga mengajak DPRD Kabupaten Bogor untuk bertindak tegas dan meminta klarifikasi dari pemerintah daerah tentang keberangkatan Bupati.