Pertemuan Jokowi-Biden di Gedung Putih: Pasokan Mineral dan Perbaikan Lingkungan untuk Baterai EV

Catatanfakta.com - Pada Senin (13/11/2023), Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan membahas kemitraan perdagangan mineral, khususnya nikel logam untuk baterai kendaraan listrik (EV), dalam pertemuan yang dijadwalkan di Gedung Putih. Sumber yang mengetahui langsung perundingan tersebut menjelaskan bahwa kemitraan ini akan menjadi topik utama pembicaraan.

Namun, sumber dari Gedung Putih mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia terkait dengan kesepakatan ini.

Pemerintah AS pun berencana menyelenggarakan konsultasi lebih lanjut dengan anggota parlemen dan kelompok buruh dalam beberapa minggu mendatang. "Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kami dapat secara resmi mengumumkan perundingan mengenai kemitraan mineral penting," ujar sumber tersebut, seperti dilansir oleh Reuters.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Biden Bahas Kemitraan Perdagangan Baterai Kendaraan Listrik

Tim diskusi pemerintahan Biden, yang melibatkan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Gedung Putih, bertujuan memastikan pasokan nikel yang ramah lingkungan. Penambangan nikel di Indonesia, sebagai negara dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia, telah menjadi penyebab serius deforestasi dan polusi air.

Pemerintahan Biden saat ini juga menjajaki kemungkinan menggunakan nikel yang diekstraksi dari Indonesia namun diproses di China untuk memenuhi syarat kredit Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS.

Pada bulan September lalu, Indonesia mengajukan tawaran kepada AS untuk membahas kesepakatan perdagangan mineral penting, agar ekspor Indonesia dapat tercakup dalam IRA AS.

Baca Juga: Jokowi Hadiri Rakornas Penyelenggara Pemilu, Tingkatkan Koordinasi dan Kesiapan Pemilu

Dengan adanya cadangan nikel yang melimpah, pemerintah Indonesia berkeinginan mengembangkan rantai pasokan kendaraan listrik dan mengolah nikel menjadi bahan baterai.

Sesuai dengan pedoman undang-undang AS yang dikeluarkan pada Maret, Washington mengharuskan sejumlah mineral penting untuk baterai kendaraan listrik diproduksi atau dirakit di Amerika Utara atau mitra perdagangan bebas, agar kendaraan listrik yang dijual di AS memenuhi syarat untuk kredit pajak. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS.