Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Jimly Asshiddiqie Jadi Ketua

Mandat Reformasi Polri

Komisi ini memiliki mandat untuk merancang langkah-langkah strategis percepatan reformasi Polri, mulai dari sistem rekrutmen, pendidikan, hingga peningkatan akuntabilitas publik.

Presiden Prabowo menekankan bahwa reformasi kepolisian menjadi bagian penting dari upaya memperkuat negara hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

Baca Juga: Kemenag Gelar PAI Fair 2025: Kompetisi Pengetahuan dan Karakter Menuju Indonesia Emas 2045

“Reformasi Polri tidak hanya soal kelembagaan, tetapi juga menyangkut moralitas, profesionalitas, dan kedisiplinan aparat dalam melayani masyarakat,” ujar Prabowo dalam arahannya kepada anggota komisi.

Tanggapan dari Anggota Komisi

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menyebut pembentukan komisi ini merupakan langkah serius pemerintah untuk menghadirkan perubahan nyata di tubuh Polri.

“Komisi ini diisi oleh para ahli hukum dan tokoh berpengalaman, termasuk para mantan Kapolri. Presiden Prabowo ingin agar reformasi kepolisian berjalan cepat, sistematis, dan berdampak langsung pada pelayanan publik,” ungkap Otto.

Ia menambahkan, keterlibatan tokoh senior seperti Mahfud Md dan Jimly Asshiddiqie diharapkan dapat memberikan pandangan hukum yang komprehensif terhadap arah reformasi Polri.

Baca Juga: Belajar dari Hj. Rosita, Rudy Susmanto Canangkan Gerakan Hutan Kota di Seluruh Kecamatan Bogor

Langkah Awal Komisi

Dalam waktu dekat, Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian akan melakukan audit kebijakan internal Polri dan menyusun rekomendasi strategis jangka pendek serta jangka panjang.

Fokus utamanya adalah memperkuat transparansi penegakan hukum, penataan organisasi, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap kepolisian.