Mahzab hukum yang diterapkan di Indonesia dan kelebihan dan kelemahan Mahzab Hukum Alam dan Mahzab Sejarah

Catatan Fakta

1. Mahzab hukum yang diterapkan di Indonesia berkaitan dengan adagium ”hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas”?

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini menyatakan: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya.

Mazhab hukum di Indonesia yang berkaitan dengan adagium “hakim tidak boleh menolak suatu perkaradengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas” mazhab ini menyamakan hukum dengan Undang-Undang, satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang, hakim harus memberi putusan pada sebuah perkara sesuai dengan Undang- Undang, jika tidak menemukan hukum tertulis maka hakim wajib mempelajari hukum tidak tertulis.

Baca Juga: Apakah makna sumber hukum? sumber hukum paling dominan? apakah hakim boleh menggunakan hukum tidak tertulis

2. Kelebihan dan Kelemahan Mahzab Hukum Alam dan Mahzab Sejarah

• Kelebihan dan Kelemahan Mahzab Hukum Alam

Hukum alam dipengaruhi oleh pandangan atau keyakinan bahwa seluruh alam semesta yang ada dimana diciptakan dan diatur oleh Tuhan, yang juga meletakkan prinsip-prinsip abadi untuk mengatur berjalannya alam semesta.

Ini yang disebut dengan pandangan teologis, sementara pandangan sekuler dalam hukum alam dilakukan dengan landasan bahwa manusia dengan kemampuan akal budinya dan dunianya menjadi sumber tatanan masyarakat yang ada.

Dengan demikian tidak ada batasan yang konkrit mengenai sifat/pandangan universal, karena nilai-nilai moral dipandang dapat dikenakan secara universal.

Baca Juga: hubungan Hukum Subyektif dan Subyek Hukum, kaitan antara hubungan hukum dan hak kewajiban, serta akibat hukum

Dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip universal hukum alam dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum.

Sifat universal ini kemudian juga sekaligus menjadi kelemahan mendasar dari perkembangan hukum. Sebab, universalisasi hukum alam berada di tataran yang sangat metafisis, sehingga kurang menyentuh kehidupan konkrit masyarakat.

Prinsip hukum alam yang berada pada tataran abstrak, harus dipositivisasikan ke dalam norma yang lebih baku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang konkrit.

Baca Juga: Fungsi Hukum, Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum yang sesuai dengan kondisi Indonesia

Selain itu, hukum alam menekankan keberadaan pendekatan yang berada pada tataran yang filsafatis, sehingga validasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan hukum, harus berdasarkan nilai-nilai hukum alam yang berasal dari Tuhan, dimana pemaknaannya sangat sulit dilakukan dan kompleks.