Catatanfakta.com - Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan implikasi politiknya. Menurut Jokowi, hal tersebut harus diarahkan kepada aparat penegak hukum.
"Itu urusan siapa? Kalau soal penegakan hukum, tanya mereka, jangan tanya saya," kata Jokowi dalam keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15 Juni 2023).
Syahrul Yasin Limpo adalah menteri kabinet yang ditunjuk oleh Jokowi dan berasal dari Partai Nasdem. Saat ini, Syahrul menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Nasdem.
Baca Juga: BERITA TERBARU KEJAKSAN AGUNG TETAPKAN YUSRISKI TERSANGKA TEMANI PLANTE PADA KASUS KORUPSI BTS
Meski menjadi koalisi pendukung Jokowi, Partai Nasdem disebut berada di luar pemerintahan setelah mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
Presiden juga mengomentari dugaan korupsi yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan, sudah berulang kali mengimbau semua pihak berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.
"Tanyakan ke mereka [KPK]. Sudah saya sampaikan berulang kali, hati-hati dalam mengelola keuangan negara karena yang kita tangani di tingkat kementerian itu penting," kata Jokowi.
Baca Juga: TOK !!! AKHIRNYA MK PUTUSKAN PEMILU TERBUKA
"Ini harus diawasi, dikontrol, dan diperiksa. Ini sudah saya tekankan sekali lagi, sekecil apapun itu," tambahnya tegas. Sedangkan pada Jumat, KPK memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Ali Fikri, Juru Bicara Penegakan Hukum dan Kelembagaan KPK, menyatakan akan meminta Syahrul untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang diusut KPK.
"Iya, sebentar lagi akan kami panggil untuk dimintai keterangan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis.
Baca Juga: Meriahkan HJC ke-18, Katar Kecamatan Cigombong Gelar Aksi Donor Darah Massal
Syahrul dijadwalkan bertemu dengan tim KPK di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Menurut Ali, politikus Partai Nasdem itu juga sudah mendapat surat panggilan dari KPK.
"Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir dan memenuhi undangan tersebut," kata Ali. Sebelumnya, KPK mengumumkan sedang mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Namun, lembaga antikorupsi itu belum membeberkan detail spesifik dari penyelidikan tersebut.
Baca Juga: 5000 MASSA DI PERKIRAKAN GRUDUK PONPES AL ZAYTUN
KPK Minta Keterangan Pejabat Kementerian dan PNS. KPK tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang kasus tersebut di Kementerian Pertanian karena dapat membahayakan penyelidikan yang sedang berlangsung.