Sebagai solusi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar pelatihan guru dan siswa SMK bisa dialihkan ke Balai Latihan Kerja (BLK).
“Para siswa SMK yang mengikuti pelatihan di BLK akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang bisa menjadi bekal mereka dalam dunia kerja,” jelas Mu’ti.
Namun, banyak pihak masih mempertanyakan efektivitas solusi ini mengingat kapasitas BLK yang terbatas.
Baca Juga: Perbandingan Harga Pemain Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Piala Asia U-20: Siapa Lebih Unggul?
Kemendikdasmen Ajukan Tambahan Anggaran Rp19,7 Triliun
Untuk mengatasi dampak pemangkasan, Kemendikdasmen mengusulkan beberapa langkah mitigasi:
???? Mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp19,7 triliun.
???? Mengubah skema pelaksanaan pelatihan menjadi daring.
???? Mengusulkan revitalisasi sekolah vokasi ke Kementerian PUPR.
???? Menyesuaikan mekanisme kerja pegawai untuk efisiensi.
Pendidikan Vokasi di Ambang Krisis?
Dengan pemangkasan ini, banyak pihak khawatir lulusan SMK akan semakin sulit bersaing di dunia kerja karena kurangnya keterampilan dan sertifikasi yang diakui industri.
Apakah ini akan menjadi pukulan telak bagi pendidikan vokasi di Indonesia? Ataukah ada jalan keluar lain untuk menyelamatkan masa depan siswa SMK?
Yang pasti, saat ini masa depan pendidikan vokasi Indonesia tengah diuji!