Catatanfakta.com - Pemprov Jateng berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting yang masih menjadi perhatian di 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Prevalensi stunting pada 2022 masih berada pada angka 20,8% dan diharapkan menurun di tahun 2023. Pemprov Jateng telah menetapkan target menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sesuai dengan target pemerintah pusat.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jateng menggandeng TP PKK, TNI-Polri, dan berbagai stakeholder untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam penanganan stunting.
Baca Juga: Mencermati Keputusan Pemerintah Perpanjang Bantuan Stunting dan Beras hingga Juni 2024
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menjelaskan bahwa tindakan intervensi akan difokuskan pada 20 kabupaten/kota yang penurunan angka stuntingnya belum signifikan.
Program-program penanganan stunting di Jawa Tengah mencakup edukasi untuk mencegah pernikahan dini, penggunaan kontrasepsi pasca persalinan, penyuluhan gerakan ayo ke posyandu, bina keluarga balita, serta peningkatan konsumsi makanan bergizi dari pangan lokal.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mengoptimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang saat ini baru mencapai 64-74% untuk penanganan stunting.
Baca Juga: Kota Surabaya Mendapat Apresiasi Kemenkes RI atas Penanganan Stunting yang Efektif
Dalam mengatasi stunting, Pemprov Jateng juga akan mengintegrasikan program tersebut dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem, mengingat kedua isu tersebut saling berkaitan erat.
Pj Gubernur Nana Sudjana yakin bahwa upaya ini akan menghasilkan penurunan stunting yang lebih signifikan pada tahun 2023 seiring dengan serapannya pada tahun ini.
Dalam kesempatan yang sama, Nana Sudjana juga mengapresiasi kota dan kabupaten yang telah berhasil menurunkan angka stunting, seperti Kota Semarang yang mencatat penurunan 10% dan Kabupaten Demak sebesar 9% pada tahun 2022.
Baca Juga: Menginspirasi Seluruh Indonesia: Upaya Surabaya dalam Mengatasi Stunting
Keseriusan dan komitmen semua pihak dalam mengatasi stunting di Jawa Tengah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Sorot Pasar Cihapit Bandung: Bantuan Tunai Mengalir untuk Pedagang dan Warga
Pemberian Bantuan untuk Anak Putus Sekolah Di Kota Bekasi
Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah di Kabupaten Lahat: Pengawasan Tangguh
Rudy Susmanto Meminta Pemerintah Kabupaten Bogor Prioritaskan Bantuan untuk Sekolah
Mencermati Keputusan Pemerintah Perpanjang Bantuan Stunting dan Beras hingga Juni 2024