Mencermati Keputusan Pemerintah Perpanjang Bantuan Stunting dan Beras hingga Juni 2024

Catatanfakta.com - Sebagai pertimbangan penting, kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperpanjang bantuan beras 10 kilogram dan bantuan pangan stunting berupa telur dan daging ayam hingga Juni 2024 patut dicermati.

Sebelumnya, bantuan ini hanya akan diberikan hingga Desember 2023. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terdampak ekonomi serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting untuk diberikan selama 6 bulan, mulai Januari hingga Juni 2024.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan 51,5 Ton untuk Warga Palestina

Bantuan beras akan diberikan sebanyak 10 kg kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bantuan stunting akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) sesuai data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dana bantuan stunting mencapai Rp446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp 892 miliar di semester pertama tahun depan. Menggabungkan dana tambahan bantuan beras yang diumumkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 2,67 triliun, ini menjadi bentuk perlindungan anggaran negara dalam menjaga dan mendukung daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa bantuan beras ini diberikan untuk mendukung daya beli masyarakat yang tergerus karena kenaikan harga beras dan lonjakan inflasi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Lepas Pengiriman Bantuan Kemanusiaan BAZNAS ke Palestina

Dengan demikian, pemerintah berharap program ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonomi, terutama kelompok menengah ke bawah.

Secara keseluruhan, perpanjangan bantuan ini merupakan langkah positif yang diharapkan dapat membawa kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting dan memastikan kesehatan anak-anak di Indonesia.