Lebih jauh, jabatan Ketua Karang Taruna sejatinya bersifat sosial dan non-politik, bahkan dalam banyak regulasi diatur agar tidak dimanfaatkan sebagai alat pembentukan pengaruh politik pribadi.
Namun dalam praktiknya, ketika seorang pejabat aktif di legislatif juga menguasai jaringan sosial kepemudaan di 40 kecamatan, maka batas antara pembinaan sosial dan kepentingan politik menjadi kabur.
Dalam wawancaranya, Hergun menegaskan bahwa dirinya ingin “mengabdi dan membangun pemuda Bogor.”
Ia menyebut bahwa Karang Taruna di bawah kepemimpinannya sudah menjalankan pelatihan kepemimpinan dasar, pembinaan kewirausahaan, hingga pemberian modal usaha sebesar Rp10 juta per kecamatan.
Pengamat menilai kondisi ini rawan menimbulkan moral hazard. Hergun dapat memanfaatkan posisi ganda itu untuk memperkuat citra politik pribadi.
“Larangan rangkap jabatan itu dibuat untuk mencegah konflik kepentingan. Baik konflik dalam konteks politis, independensi organisasi, maupun dalam penggunaan anggaran negara,” tambah pengamat tersebut.
“Anggota DPRD itu punya fungsi pengawasan. Tapi kalau memimpin organisasi yang menerima dana dari APBD, di mana letak independensinya?” tutur Yusfitriadi.
Dalam transkrip podcast, Hergun sempat menyebut bahwa dirinya “terpanggil mengabdi untuk pemuda Bogor” setelah bertahun -tahun menjadi anggota DPRD.
Ia mengaku ingin “belajar dan mengabdi lewat Karang Taruna.”
Pernyataan itu tentu terdengar idealis. Namun realitas politik sering kali berbeda dengan narasi idealisme.
Dengan kekuasaan legislatif di satu sisi, dan kendali organisasi sosial yang memiliki jaringan hingga tingkat RT di sisi lain, posisi Hergun dapat menciptakan asimetri kekuasaan yang sulit diawasi publik.
Apalagi, ia sendiri mengakui bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan penuh baik kebijakan maupun anggaran kepada Karang Taruna di bawah kepemimpinannya.
Publik tentu menghargai semangat pengabdian yang diungkapkan Hergun.