Kelangkaan BBM Jadi Agenda Panas di Istana
Catatanfakta.com -, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa (16/9/2025), menyusul keluhan publik mengenai kelangkaan BBM non-subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR.
Rapat tersebut dihadiri jajaran menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto.
Menurut Aris, Presiden menekankan bahwa pemerintah harus memastikan ketersediaan energi tetap stabil serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Semuanya dibahas, bagaimana supaya teknik-teknik di lapangan itu mungkin ada yang tersumbat di sana-sini. Masalah teknis itu nanti dibahas dengan menteri-menteri terkait. Intinya pemerintah ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Aris kepada wartawan usai rapat.
Publik Beralih ke BBM Non-Subsidi
Fenomena kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak lepas dari tren peralihan masyarakat dari BBM subsidi ke BBM non-subsidi. Data internal Pertamina menunjukkan peningkatan signifikan konsumsi BBM non-subsidi sejak semester pertama 2025.
Lonjakan permintaan ini dipicu oleh beberapa faktor:
-
Kualitas BBM non-subsidi dianggap lebih ramah mesin kendaraan.
-
Kebijakan pembatasan subsidi oleh pemerintah yang diarahkan agar lebih tepat sasaran.
-
Harga internasional minyak mentah yang masih fluktuatif, mendorong distribusi lebih selektif.
Meski begitu, menurut Aris, isu kelangkaan yang terjadi tidak boleh menimbulkan kesan monopoli oleh Pertamina.
Baca Juga: Breaking News: Pemerintah Siapkan Rp17,2 Triliun untuk 1,2 Juta Penerima KIP Kuliah 2026
“Enggak ada monopoli. Semuanya didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan. Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan memang butuh evaluasi,” jelasnya.
Pemerintah Tekankan Energi Murah & Stabil
Isu energi murah untuk rakyat menjadi sorotan utama dalam rapat terbatas ini. Aris menegaskan bahwa Presiden ingin seluruh kebijakan energi, baik BBM maupun listrik, tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Intinya bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua harus tersubsidi dengan baik: pangan, energi, dan semuanya bisa murah ke rakyat,” ungkap Aris.