Integritas Disorot Tajam, Kemenag Luncurkan Tiga Sistem Antikorupsi Digital

catatanfakta.com - Peringatan Hakordia 2025 di Kementerian Agama berlangsung dengan pesan tegas dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang meminta integritas menjadi identitas setiap ASN. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap layanan keagamaan hanya akan lahir dari sikap jujur dan bersih.

“Menjadi ASN Kemenag itu seperti air putih, sedikit saja tercemar, semua orang akan melihatnya,” ujar Menag. Ia mengingatkan bahwa ASN Kemenag memikul tanggung jawab moral lebih besar karena berhubungan langsung dengan pelayanan nilai dan kehidupan beragama.

Menag menekankan pentingnya menjaga ruang kerja agar tidak membuka peluang penyimpangan. Ia meminta ASN berani menolak segala bentuk gratifikasi, tekanan, maupun intervensi.

Baca Juga: Hakordia 2025 di Bogor: Rudy Susmanto Serukan Gerakan Bersih Tanpa Korupsi

“Kita harus menjaga perilaku dan interaksi agar tidak menimbulkan fitnah atau peluang penyimpangan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan pesan para ulama bahwa amanah tidak akan kuat tanpa kejujuran, sebagaimana ilmu tidak akan masuk ke hati yang gelap.

Dalam acara yang digelar di Auditorium H.M. Rasjidi itu, Inspektur Jenderal Kemenag Khairunas melaporkan capaian integritas 2025 dan menyoroti pentingnya pengawasan modern berbasis teknologi.

“Negara ini tidak hanya membutuhkan ASN yang cerdas, tetapi ASN yang jujur. Integritas adalah fondasi birokrasi. Jika fondasinya rapuh, seluruh bangunan akan runtuh,” kata Irjen.

Baca Juga: Bukan Korupsi, Hanya Sumbangan Rp20 Ribu: Kisah Miris Guru di Luwu yang Dipecat

Ia kemudian meresmikan tiga instrumen pengawasan digital: COI Online untuk mitigasi benturan kepentingan, GRC Framework untuk penyelarasan tata kelola dan manajemen risiko, serta E-Audit Itjen yang memungkinkan proses pengawasan lebih cepat dan berbasis data.

Irjen juga memaparkan capaian Kemenag dalam Stranas PK Triwulan III 2025–2026 yang mencapai 45,17% kategori baik, serta Indeks SPI Nasional 2025 sebesar 72,63 yang berada di atas rata-rata nasional. Ia menegaskan peningkatan ini sebagai bukti perbaikan tata kelola dan pengendalian risiko korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Itjen dan LPSK menandatangani kerja sama perlindungan pelapor, saksi, ahli, dan whistleblower agar ASN berani melaporkan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut.

Baca Juga: Prabowo Geram Kasus Korupsi Timah Rugikan Negara Rp300 Triliun, Cek Langsung Smelter yang Disita dari Harvey Moeis

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafii, Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto, Ketua LPSK Achmadi, serta jajaran pimpinan Kemenag dari pusat hingga daerah.