catatanfakta.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah strategis untuk menekan pengeluaran daerah dengan mendorong penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh kabupaten/kota. Kebijakan ini diambil demi efisiensi anggaran, terutama bagi daerah yang mengalami tekanan fiskal.
Dedi menilai, bekerja dari rumah dapat memangkas biaya penggunaan air, listrik, hingga alat tulis kantor (ATK). “Kayaknya Kabupaten Bogor tidak, masih cukup APBD-nya, tapi kayak Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, Majalengka ya itu harus WFH. Kalau tidak, beban anggarannya berat. Provinsi saja WFH,” ujar Dedi, Senin (3/11/2025).
Pemprov Jawa Barat sendiri akan memulai uji coba WFH satu kali dalam sepekan, tepatnya setiap Kamis, mulai pekan ini. “Semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air dan listrik yang dipakai, juga jaringan internet. Jadi kita kurangi aktivitas di kantor untuk efisiensi,” jelasnya.
Baca Juga: Cuaca Extreme Pj Gubernur Jakarta Sarankan Perusahaan Untuk WFH
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, menegaskan bahwa surat edaran bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dikeluarkan. “Bulan November ini, WFH satu hari bagi seluruh perangkat daerah, kecuali yang melayani publik langsung. Kami pilih hari Kamis supaya tidak disalahgunakan sebagai long weekend,” ungkapnya.
Menurut Dedi Supandi, uji coba WFH akan berlangsung selama November 2025, kemudian pada Desember akan diterapkan WFH 50 persen sebelum dilakukan evaluasi. “Setelah satu bulan, kita akan lihat berapa besar efisiensi listrik, air, dan internet yang bisa dicapai. Dari situ baru kita putuskan kelanjutannya,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Jelang KTT G20, Polri Himbau Bekerja Secara WFH dan Sekolah Daring
Kasus Jual Beli Jabatan, Dedi Mulyadi: Serahkan ke Hukum, Pemkot Harus Tetap Bekerja!
Yusfitriadi Puji Kebijakan "Pelajar Jalan Kaki ke Sekolah" dari Dedi Mulyadi: Langkah Kecil, Dampak Besar!
Dedi Mulyadi Bongkar Aliran Dana Rp600 Juta dari Aqua ke PDAM Subang, BPK Siap Turun Tangan
Dedi Mulyadi Ubah Sistem KIR, Bengkel Resmi Jadi Penguji Kendaraan Mulai 2026