Bupati Bogor Pastikan Tak Ada Kenaikan PBB, Pajak di Bawah Rp 100 Ribu Digratiskan

Tidak Memberatkan APBD

Ditanya soal potensi berkurangnya pendapatan daerah akibat kebijakan ini, Rudy menyebut pengaruhnya tidak terlalu signifikan.

“Kalau PBB di bawah Rp 100 ribu, secara total kontribusinya terhadap APBD tidak terlalu besar. Jadi tidak terlalu membebani. Kita lebih penting memastikan ekonomi masyarakat tetap berputar,” tandasnya.

Menurutnya, APBD Kabupaten Bogor tetap bisa ditopang dari sektor lain, termasuk pajak dan retribusi yang memiliki kontribusi lebih besar. “Yang penting, masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah,” kata Rudy.

Baca Juga: Geger! 7 Street Food Legendaris Indonesia yang Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup, Nomor 3 Bikin Lidah Bergoyang!

Respons Warga

Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat. Banyak warga mengaku terbantu, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan dengan beban ekonomi terbatas.

“Alhamdulillah, saya sudah cek ke kantor desa, PBB rumah saya cuma Rp 75 ribu dan ternyata sekarang gratis. Lumayan banget buat meringankan,” ujar Nurhayati, warga Kecamatan Ciampea.

Hal serupa diungkapkan oleh Taufik, warga Cibinong. Menurutnya, penghapusan denda juga memberi kelonggaran bagi masyarakat yang sempat menunggak. “Kemarin saya telat bayar, dendanya biasanya lumayan. Tapi sekarang dihapus, jadi lega banget,” katanya.

Baca Juga: Kopi Kekinian: Racikan Unik atau Hanya Gimmick Mahal yang Bikin Penasaran?

Dorongan untuk Transparansi

Meski demikian, sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan Pemkab Bogor agar tetap menjaga transparansi. Program penghapusan pajak ini, menurut mereka, harus disertai dengan laporan keuangan yang jelas agar masyarakat percaya bahwa kebijakan benar-benar murni untuk kepentingan warga, bukan sekadar populisme politik.

“Kalau kebijakan ini dijalankan konsisten, dampaknya sangat baik. Tapi jangan lupa, harus transparan dan ada target jelas. Jangan sampai warga bingung apakah tahun depan masih berlaku atau tidak,” ujar seorang akademisi dari Universitas Pakuan, Bogor.

Komitmen Bupati

Rudy menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa pemerintahannya berkomitmen menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi saya, yang utama adalah memastikan masyarakat Kabupaten Bogor bisa hidup lebih ringan, tidak terbebani. Kalau ekonomi warga bergerak, otomatis pendapatan daerah juga akan mengikuti,” tutup Rudy.

Baca Juga: Stop Main HP Sekarang! Detoks Digital atau Kehilangan Hidupmu?

Dengan kebijakan pembebasan PBB di bawah Rp 100 ribu dan penghapusan denda, Pemkab Bogor menunjukkan upaya nyata untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Meski nilainya tidak besar, langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil yang masih berjuang bangkit pasca pandemi dan tekanan ekonomi global.