catatanfakta.com - Majelis Umum PBB akan mengadakan pemungutan suara pada Jumat (10/5) untuk menentukan resolusi terkait keanggotaan Palestina.
Resolusi tersebut akan memberikan "hak dan keistimewaan" baru kepada Palestina dan meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 PBB.
Sebelumnya, Amerika Serikat memveto draf resolusi DK PBB tentang upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh organisasi tersebut. Rancangan resolusi yang digagas oleh Aljazair ini digagalkan oleh AS yang saat ini menjadi salah satu Dewan Keamanan di PBB.
Baca Juga: Pidato Sejarah Bung Karno di PBB: Pancasila sebagai Inspirasi Menyikapi Tantangan Dunia Modern
Meski demikian, resolusi DK PBB ini membuka jalannya Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB, sebuah tujuan besar yang telah lama diupayakan Palestina dan dijegal oleh Israel.
Wakil duta besar AS untuk PBB, Robert Wood dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pemerintahan Biden menentang resolusi Dewan Keamanan tersebut.
Berdasarkan Piagam PBB, calon anggota PBB harus "cinta damai" dan Dewan Keamanan harus merekomendasikan penerimaan mereka ke Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Baca Juga: Rafah: Sebuah Kota yang Terpinggirkan di Tengah Konflik Israel-Palestina
Palestina sendiri telah menjadi negara pengamat non-anggota PBB sejak 2012 dan beralih untuk menjadi anggota penuh PBB sejak itu.
Meski tidak ada hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara, tampaknya resolusi ini akan disetujui oleh mayoritas besar anggota. Rancangan resolusi tersebut akan menentukan apakah negara Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota.
Dorongan baru untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB muncul ketika perang di Gaza semakin bergejolak. Dalam berbagai pertemuan dewan dan majelis, krisis kemanusiaan yang dihadapi Palestina di Gaza dan pembunuhan puluhan ribu orang di wilayah tersebut telah menimbulkan kemarahan banyak negara.
Baca Juga: MUI Larang Penggunaan Produk Israel: Boikot Kurma dan Produk Lainnya untuk Dukung Palestina
Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah dengan memberi kesempatan pada Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Masih tetap menjadi fokus pada bagaimana cara terbaik untuk memastikan keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang masih diupayakan dengan melakukan negosiasi dengan Israel.
Artikel Terkait
Jokowi Sampaikan Pesan 57 Negara Islam untuk Biden: Gencatan Senjata dan Perdamaian di Palestina
Netanyahu: Otoritas Palestina Tak Seharusnya Memerintah Gaza Pasca-Perang
Masa Depan Gaza: Netanyahu Tak Ingin Otoritas Palestina Jadi Pemimpin
Dukung Palestina dengan Boikot Produk Israel: Antara Solidaritas dan Dampak Ketenagakerjaan
Konflik Mematikan: Bentrok Antara Ormas Adat dan Massa Pro Palestina di Bitung, Sulawesi Utara