Netanyahu: Otoritas Palestina Tak Seharusnya Memerintah Gaza Pasca-Perang

Catatanfakta.com - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA), dalam bentuknya saat ini, tidak seharusnya mengambil alih kepemimpinan atas Jalur Gaza pasca-perang.

Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menjadi sasaran serangan lintas perbatasan yang dilakukan Israel, mengakibatkan kematian sekitar 1.200 orang dan penyanderaan lebih dari 240 orang lainnya.

Sementara serangan Israel berlangsung, belum ada kejelasan mengenai siapa yang seharusnya memerintah Jalur Gaza setelah konflik berakhir.

Baca Juga: Serangan 11 Rudal Israel ke Area RS Indonesia di Gaza

Memperingati keadaan ini, Netanyahu mengungkapkan bahwa Israel akan menjaga keamanan atas Jalur Gaza secara keseluruhan, yang menimbulkan spekulasi tentang kembali terjadinya pendudukan Israel atas wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menegaskan bahwa Israel tidak bisa menduduki Jalur Gaza setelah perang dan menyarankan agar pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat, yang sebagian dikelola oleh Otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Meskipun Abbas menyatakan bahwa Otoritas Palestina dapat memainkan peran masa depan dalam memerintah Jalur Gaza, Netanyahu tidak ingin Otoritas Palestina yang saat ini dipimpin Abbas diberikan kebebasan untuk mengendalikan Jalur Gaza.

Baca Juga: Turki Hapus Coca Cola dan Nestle dari Menu Restoran dan Kafe Sebagai Tindakan Tegas Terhadap Dukungan Israel

Netanyahu mengkritik silabus sekolah Otoritas Palestina yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel serta kebijakan memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

Juru bicara Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menyatakan bahwa Israel berusaha melanggengkan perpecahan antara Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sementara negara-negara Barat ingin melibatkan Otoritas Palestina dalam masa depan Jalur Gaza, para diplomat mengakui adanya kekhawatiran bahwa Abbas yang berusia 87 tahun tidak memiliki wewenang atau dukungan yang cukup dari rakyat Palestina untuk mengambil alih kekuasaan.