Kontroversi Pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo : EX Penyidik KPK Angkat Bicara

Catatanfakta.com - Jakarta, 8 Oktober 2023 - Pertemuan yang sangat dinantikan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), telah memicu kontroversi besar.

Kritik dan sorotan tajam terus berdatangan menyusul tersebarnya foto pertemuan mereka, yang terjadi di tengah berita pemerasan yang tengah berkembang.

Rieswin Rachwell, mantan penyelidik KPK, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini dan mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil tindakan.

Baca Juga: Polisi Berkomitmen pada Profesionalisme Tindak Pemerasan Pimpinan KPK ke SYL

Rieswin mengatakan bahwa keberhasilan perubahan undang-undang KPK dan proses pemilihan komisioner yang kontroversial telah mengakibatkan pelemahan lembaga tersebut.

Dia mengemukakan, "Kualitas KPK yang saat ini diragukan adalah akibat logis dari revisi UU KPK yang bermasalah dan penunjukan komisioner yang memiliki cacat etik."

Rieswin sendiri adalah salah satu pegawai KPK yang dipecat oleh Firli Bahuri dan yang lainnya karena tidak berhasil dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses transformasi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Mantan Atlet Badminton Ungkap Kisah Pertemuan Firli dan SYL

Saat ini, ia bekerja di bidang investigator forensik di sebuah perusahaan dalam negeri.

Lebih lanjut, Rieswin menyoroti bahwa Firli Bahuri telah terlibat dalam pertemuan dengan pihak yang sedang diselidiki oleh KPK, bukan hanya sekali ini.

Ia juga mencatat bahwa Dewan Pengawas (Dewas) KPK tampaknya kesulitan dalam mengusut dugaan pelanggaran etik yang melibatkan pimpinan KPK.

Rieswin menegaskan bahwa peran Presiden Jokowi dalam menangani masalah ini sangat penting.

Baca Juga: Menghentikan Gelombang Perundungan Anak: Peran Guru dan Orang Tua

Dia mengatakan, "Sikap tegas atau normatif dari Jokowi akan mencerminkan bagaimana pemerintah ingin melihat KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini."