Catatanfakta.com -, Suasana diskusi dalam acara penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berbasis kewilayahan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor bersama Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Rabu, 29 Oktober 2025, di Cibinong, berlangsung cukup dinamis dan sarat kritik konstruktif.
Forum ini menjadi wadah penting dalam membahas persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
Namun, di tengah paparan data dan hasil kajian lapangan, muncul suara tegas dari Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) yang meminta agar hasil diskusi tidak berhenti sebatas dokumen atau arsip semata.
KPPKBB: Tahun 2026 Harus Jadi Momentum Realisasi Hasil Kajian
Sekretaris KPPKBB Achmad Haermawan menegaskan, seluruh hasil kajian dan masukan masyarakat harus menjadi pijakan nyata bagi Pemkab Bogor dalam menyusun program kerja tahun 2026.
“Kajian lapangan dan hasil forum diskusi yang melibatkan masyarakat di Bogor Barat dan Bogor Timur harus direalisasikan. Ide dan inovasi penataan kewilayahan wajib menjadi program kerja di dinas teknis. Tahun 2026 itu waktunya. Jangan sampai hasil ini cuma jadi arsip,” tegas Hermawan.
Menurutnya, partisipasi publik dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang disinergikan dengan pemikiran IAP harus segera diwujudkan.
Dengan besaran anggaran infrastruktur mencapai Rp11 triliun lebih, Hermawan meyakini realisasi bisa dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: KPPKBB Desak Pemkab Bogor: Hasil Kajian Pemekaran Jangan Jadi Arsip Saja!
“Kami akan kejar ke dinas-dinas, apakah ada program dari hasil kajian ini di tahun anggaran 2026. Kalau tidak ada, percuma saja kita kumpul,” imbuhnya.
Yusfitriadi: Pemekaran Butuh Aksi Nyata dan Dukungan Politik
Sementara itu, Yusfitriadi, pengamat kebijakan publik asal Leuwiliang sekaligus Founder VINUS, menilai bahwa kajian ilmiah Bappeda dan IAP memiliki peran krusial dalam memetakan kesiapan wilayah menuju DOB.
“Kita berharap konektivitas antara bupati dan presiden ikut mendorong realisasi DOB, khususnya di Kabupaten Bogor, agar ada pencabutan moratorium parsial. Hanya DOB yang benar-benar siap yang bisa dimekarkan,” ujar Yusfitriadi.
Ia menyebut bahwa Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur sudah memenuhi sebagian besar aspek administratif dan teknis yang diperlukan.
Bahkan, ia menilai kedekatan Bupati Bogor dengan Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi momentum strategis mempercepat proses pemekaran.