Sejumlah aktivis menyebut, kenaikan 250 persen bukan sekadar angka, melainkan pukulan telak bagi rakyat kecil yang masih berjibaku dengan dampak ekonomi pasca-pandemi dan kenaikan harga pangan.
Media sosial pun ramai dengan suara penolakan, menyebut kebijakan ini tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi warga desa, yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh harian.
Arah Kebijakan vs Suara Rakyat
Kenaikan PBB di Pati bukan hanya soal angka, tapi juga soal komunikasi kebijakan dan legitimasi sosial. Ketika rakyat merasa suaranya diabaikan, apalagi ditantang, maka yang muncul bukan sekadar aksi, melainkan krisis kepercayaan.
Apakah tantangan Bupati akan dijawab oleh 50 ribu massa? Atau justru membuka jalan bagi revisi kebijakan? Waktu yang akan menjawab.