Catatanfakta.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menekankan bahwa perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bukanlah paksaan.
Menurut Yan, langkah- langkah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif.
Yan berpendapat bahwa offer yang diungkapkan oleh Prabowo dalam forum di Singapura sudah sesuai karena tidak memihak kepada salah satu pihak dan bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia.
Baca Juga: Berita Terbaru Timnas Indonesia Vs Argentina
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada Rusia maupun Ukraina, melainkan berada di tengah- tengah. Oleh karena itu, menurut Yan, tidak ada yang salah dengan offer Prabowo tersebut, dan setiap orang bebas mengusulkan offer damai.
Yan juga menyatakan bahwa offer tersebut masih memerlukan proses diskusi yang panjang melibatkan berbagai pihak terkait. Offer tersebut akan dibahas di internal Kementerian Pertahanan dan kemungkinan akan ditingkatkan ke forum- forum yang lebih tinggi, termasuk melibatkan kepala negara dan forum resmi di PBB.
Prabowo sebelumnya mengajukan tiga poin dalam offer resolusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan vote.
Baca Juga: LARIS MANIS TIKET TIMNAS INDONESIA VS ARGENTINA SIMAK BOCORAN HARGANYA
Prabowo juga mengusulkan pendirian zona demiliterisasi dengan pengamatan dan pemantauan dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Selanjutnya, Prabowo mengusulkan agar PBB menggelar vote untuk memutuskan apakah warga di zona demiliterisasi ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.
Namun, Pemerintah Ukraina menolak offer tersebut dan menganggapnya sebagai usulan dari Rusia, bukan Indonesia. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, menyebut offer tersebut aneh dan menyatakan bahwa Ukraina tidak membutuhkan middleman dengan rencana seperti itu.
Baca Juga: DEMOKRAT NYATAKAN JIKA JOKOWI INGIN LAKUKAN CAWE-CAWE SECARA POSITIF
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, juga mengomentari Prabowo tersebut. Ia meminta Prabowo untuk berhati- hati dalam membuat pernyataan dan mengingatkan bahwa posisi Indonesia dalam konflik antara Rusia dan Ukraina sudah jelas.
Indonesia termasuk dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, seperti yang dinyatakan dalam Sidang Umum PBB pada Februari 2023.