Catatanfakta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menyikapi kontroversi pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat berkunjung ke Bali, dalam wawancara media usai peletakan batu pertama Bandara IKN. Ia menyatakan, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menangani lambang politik dan harus mendapatkan izin dari pengurus partai sebelum merelokasinya.
Jokowi menegaskan, seluruh jajaran pejabat pemerintah, baik PNS, TNI, maupun Polri, harus tetap netral secara politik. Oleh karena itu, relokasi sejumlah lambang politik harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait sebelum mengambil tindakan. Miskomunikasi bisa menimbulkan kesalahpahaman. dan merusak hubungan,” katanya.
Jokowi mengingatkan pemerintah daerah untuk menghubungi pihak-pihak terkait sebelum memindahkan lencana politik apa pun agar tidak terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi.
Baca Juga: PPP Bali Imbau Pemerintah Hati-hati Mengatur Baliho
Pernyataan Presiden itu muncul setelah baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan lambang PDIP dicopot oleh Polres Gianyar jelang kunjungan Jokowi.
Berdasarkan informasi yang beredar, baliho tersebut diturunkan hanya beberapa jam sebelum kedatangan Jokowi di Balai Budaya Batubulan, Gianyar, saat ia membagikan bantuan beras pemerintah kepada masyarakat setempat.
Kapolres Gianyar menyatakan, pencopotan baliho tersebut merupakan tindakan karena perintah Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk memastikan netralitas politik dalam kunjungan presiden.
Baca Juga: Gubernur Bali Klarifikasi Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud
Pencopotan baliho tersebut menimbulkan kekhawatiran dan memicu perdebatan mengenai netralitas dan tanggung jawab pejabat daerah dalam menangani insiden politik.
Pernyataan Jokowi tersebut menekankan pentingnya menjaga netralitas politik dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari kesalahpahaman atau kerugian selama kunjungan resmi.
Secara keseluruhan, pernyataan Jokowi ini menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah untuk memastikan netralitas politik dan transparansi dalam menangani peristiwa politik, serta menekankan komunikasi terbuka dengan pihak-pihak terkait.