Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu 2024. Polri, KPU dan Dewan Pers Duduk Bersama

Dari pihak KPI kepada wakil ketuanya, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan menjelang pemilu 2024 akan banyak TV digital, namun belum sepenuhnya diawasi oleh KPI.

Baca Juga: Pelatihan Jurnalistik Karang Taruna Gemilang Ds. Cijujung Kec. Sukaraja

"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ujarnya.

KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID untuk bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah siaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran pemilu.

Perwakilan KPU Dohardo Pakpahan ingin agar media juga ikut memantau dan tidak berbenturan dengan lembaga lain jelang Pilkada 2024. Kesepakatan atau nota kesepahaman juga telah dilakukan, dengan harapan dapat menciptakan sinergi dalam mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.

Baca Juga: POLITIK Dan AGAMA

Di Bawaslu, dia mengatakan partainya akan membahas bagaimana meramalkan kampanye pemilu yang sudah dimulai tetapi tidak pada waktunya. Hal ini dilakukan untuk menghindari gesekan.

Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan Kominfo untuk mengatur jumlah media digital.

Perwakilan KPI Nurjaman Mochtar mengatakan, yang terjadi di media sosial saat ini adalah merespon konten dengan konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers menyusun undang-undang terkait media sosial atau Peraturan Dewan Pers bagi lembaga penyiaran lainnya.