Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu 2024. Polri, KPU dan Dewan Pers Duduk Bersama

Jakarta, Catatan Fakta - Polri menggelar rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, KPU, PWI, dan Komite Pers terkait dinamika menjelang pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan serentak pada 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Polri diwakili oleh Dedi Prasetyo, Direktur Humas Polri, Irjen. Untuk mengamankan pemilu 2024, Polri menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brara, ujarnya.

"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata," kata Dedi di Dewan Pers, Selasa (10/1/2022).

Baca Juga: Lima Partai Politik Ini, Tidak Lolos Verifikasi Administrasi Tahap II Oleh KPU

Menurut riset Kominfo, penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial semakin meningkat jelang tahun politik, kata Dedi.

Ia juga berharap pertemuan antar pemangku kepentingan dapat dilakukan secara rutin untuk membahas persiapan pemilu 2024 yang aman dan lancar.

"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Perkuat Keamanan KTT G20, Polri Gencar Patroli

Untuk Polri, kata Dedi, pihaknya akan menggelar forum diskusi kelompok (FGD) dengan 34 anggota Polres dalam format campuran. Pertemuan itu untuk membahas langkah-langkah mengedukasi masyarakat agar bisa menyaring pesan atau berita hoaks jelang pemilu.

"Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pers M Agung Dharmajaya mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu terkait kasus sengketa pemberitaan dalam rangka persiapan pemilihan umum 2024.

Baca Juga: Peran Pemuda Dalam Mensukseskan Pemilu Serentak Dan Pilkada 2024 Kesbangpol Ajak Coffee Morning Pemuda

Yadi Hendriana, anggota Komisi Pers, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 20 anggota panel aduan untuk persiapan Pilkada 2024 dan diharapkan dapat menerima 1.500 aduan pada 2023.

"Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok," katanya.