CATATANFAKTA.COM -,  BOGOR – Meski sudah digembar-gemborkan sebagai kota dengan program sanitasi terbaik di Jawa Barat, nyatanya Kota Bogor belum sepenuhnya bebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS).
Hingga September 2025, data terbaru mencatat 18.874 rumah di 60 kelurahan masih melakukan BABS secara tidak langsung — atau belum memenuhi kriteria Open Defecation Free (ODF) 100 persen.

Artinya, meskipun rumah-rumah tersebut sudah memiliki jamban, namun pembuangan limbahnya belum terhubung ke septic tank atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Kondisi ini membuat limbah domestik tetap berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air warga.

Bom Waktu Kesehatan di Tengah Kota

Masalah ini menjadi bom waktu kesehatan masyarakat, terutama karena sebagian besar (sekitar 84,86 persen) rumah tangga yang belum ODF berasal dari kelompok ekonomi tidak mampu.
Keterbatasan biaya menjadi kendala utama dalam membangun septic tank kedap dan ramah lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.

“Banyak warga sebenarnya ingin memiliki septic tank yang benar, tapi biayanya bisa mencapai jutaan rupiah. Sementara penghasilan mereka tidak mencukupi,” ujar salah satu petugas sanitasi Puskesmas Bogor Selatan, Selasa (7/10/2025).

Kondisi ini juga berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan anak-anak. Tanah yang terkontaminasi limbah dapat memicu penyebaran bakteri E. coli, penyakit diare, dan stunting akibat sanitasi buruk yang berlangsung lama.

Baca Juga: Reses DPRD Kabupaten Bogor Dapil I : Persoalan Banjir di Cibinong Acep Sajidin Ungkap Akar Permasalahannya

RS Ummi Turun Tangan Lewat Program CSR

Melihat persoalan ini, sektor swasta mulai menunjukkan kepeduliannya. Salah satunya datang dari RS Ummi Bogor, yang menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp130 juta untuk pembangunan septic tank komunal di dua wilayah prioritas: Kelurahan Empang dan Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan.

Bantuan itu diserahkan langsung kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam acara yang digelar di Balai Kota Bogor, Selasa (7/10/2025).
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang hadir menerima bantuan tersebut menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif pihak swasta membantu mempercepat pencapaian target ODF.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar Pemkot Bogor untuk menuntaskan ODF secara menyeluruh. Kami berharap semakin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur dasar masyarakat,” ujar Jenal.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting, karena pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam membenahi sistem sanitasi yang menyangkut ribuan rumah tangga.

Baca Juga: Agus Salim Serap Aspirasi Warga Cibinong: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Sorotan

Target Pemkot: 35 Ribu Rumah Harus Terintervensi

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota, terdapat 35.884 unit rumah yang masuk dalam kategori belum memenuhi standar ODF.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.037 rumah (47,48 persen) sudah berhasil diintervensi lewat berbagai program.

“Intervensi dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan, baik dari Pemkot seperti DPUPR, RTLH, DAU, maupun bantuan pemerintah pusat, PDAM, BAZNAS, dan CSR,” ungkap Retno.

Namun, masih ada sekitar 18 ribu rumah lagi yang harus ditangani agar Kota Bogor benar-benar bisa dinyatakan bebas BABS.

“Ini PR besar kita bersama. Targetnya bukan sekadar 100 persen ODF di atas kertas, tapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat,” lanjutnya.