Selain Kenaikan PBB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Soroti Kebijakan Kontroversial Bupati Sudewo

photo author
- Senin, 11 Agustus 2025 | 07:10 WIB
Supriyono Botok dan Teguh Istiyanto koordinator di Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan akan tetap menggelar demo pada 13 Agustus 2025. (Tangkapan Layar Instagram)
Supriyono Botok dan Teguh Istiyanto koordinator di Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan akan tetap menggelar demo pada 13 Agustus 2025. (Tangkapan Layar Instagram)

Catatanfakta.com -, PATI – Koordinator hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menilai sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo selama lima bulan terakhir menimbulkan banyak kontroversi dan perlu dikoreksi secara objektif.

Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang dinilai memberatkan warga.

“Salah satu yang hampir mengenai seluruh warga adalah kenaikan pajak yang 250 persen itu,” ujar Nimerodi, Sabtu (9/8/2025).

Baca Juga: Aksi 13 Agustus di Pati di Perkirakan Terbelah: Satu Kubu Gelar Doa Syukur, Kubu Lain Tuntut Bupati Sudewo Lengser

Namun, Nimerodi menegaskan polemik di Pati tidak hanya soal pajak. Ia menyebut ada pembangunan yang dinilai tidak mendesak dan terkesan pemborosan anggaran, di antaranya rencana membongkar dan membangun kembali masjid yang baru dibangun dua tahun lalu dengan anggaran sekitar Rp15 miliar, serta alun-alun kota yang juga baru selesai dibangun.

Ia juga mempertanyakan rencana pembangunan videotron.

“Sementara beliau mengatakan kita kekurangan APBD. Kalau memang kekurangan, kenapa bangun yang tidak urgen? Kenapa tidak dipakai untuk pembangunan yang menghasilkan pendapatan, meningkatkan perekonomian rakyat?” katanya.

Baca Juga: Aksi 13 Agustus di Pati Terbelah: Satu Kubu Doa Bersama, Satu Kubu Tuntut Bupati Lengser

Selain itu, Nimerodi menyoroti pemberhentian sekitar 200 tenaga honorer rumah sakit yang sudah bekerja 6–7 tahun tanpa pesangon, serta mutasi pegawai yang dianggap berbeda pandangan dengan bupati.

“Dia pindah dan itu sengaja,” ujarnya.

Menurut Nimerodi, kebijakan Bupati Sudewo harus dikoreksi agar tidak terkesan otoriter.

“Agar tidak menjadi raja di dalam kepemimpinannya,” tegasnya.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan tetap melanjutkan rencana aksi pada 13 Agustus 2025 mendatang. Posko donasi untuk mendukung aksi tersebut, kata dia, masih dibuka.

“Kita ingin bertemu langsung dengan beliau dalam satu forum untuk menjelaskan banyak hal,” pungkasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Dhea Rahma Sari

Sumber: Beragam Sumber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Peluang Emas Indonesia MasihTerbuka di SEA Games 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 | 21:54 WIB
X