PATI – Polemik kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang semula berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen akhirnya berujung pada pembatalan.
Keputusan ini diambil setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan langsung agar kebijakan tersebut dicabut.
Instruksi Prabowo disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian.
Melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (10/8/2025), Sudaryono menegaskan bahwa Prabowo meminta kebijakan itu dibatalkan demi meringankan beban masyarakat.
“Ini harus disampaikan ke bupati untuk membatalkan kebijakan itu di tengah kondisi masyarakat sekarang yang memang butuh perhatian lebih,” ujar Sudaryono.
Ia menambahkan, Prabowo mengarahkan Pemkab Pati mencari alternatif pendanaan lain, seperti investasi, untuk mendukung pembangunan daerah. Menurut Sudaryono, Sudewo langsung melaksanakan perintah tersebut.
“Alhamdulillah, bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan sudah diumumkan cancel,” ujarnya.
Baca Juga: Sindiran Gubernur Jateng untuk Bupati Pati: Jangan Arogan, Dengarkan Aspirasi Warga!
Ledakan Atensi Publik
Sebelumnya, isu kenaikan PBB-P2 ini memicu gelombang protes warga. Berdasarkan data Google Trends periode 2–8 Agustus 2025, pencarian informasi tentang “Bupati Pati” mencapai skor tertinggi 100 pada 6 Agustus pukul 12.00 dan kembali mencapai angka yang sama pada 7 Agustus pukul 19.48.
Pantauan Talkwalker mencatat 15.488 unggahan dan 333.769 interaksi di media sosial sepanjang periode tersebut, dengan puncak atensi terjadi pada 6 Agustus pukul 14.00–15.00.
Konten yang paling banyak dibicarakan adalah video adu mulut antara Penjabat Sekda Pati, Riyoso, dengan warga terkait pembubaran posko logistik demonstrasi.
Protes warga semakin memanas setelah Sudewo menantang masyarakat yang menolak kebijakannya untuk mendatangkan massa besar dan mendemo dirinya. Ungkapan ini dinilai warganet sebagai bentuk arogansi kepemimpinan.
Baca Juga: Rapat Tertutup Bupati Pati Soal Demo 13 Agustus: Damai atau Tetap Panas?
Artikel Terkait
Pemkab dan Polres Bogor Target Bangun 500 Dapur Gizi hingga 2026, Perangi Stunting dan Buka Lapangan Kerja Baru
Ada 14 Ribu Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bogor, Pemkab Dorong Percepatan Perbaikan