"PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik. Maka disepakati penyesuaiannya sebesar ±250%," jelasnya, sebagaimana tercantum dalam laman resmi Humas Kabupaten Pati.
Mendagri Tito Karnavian Turut Soroti Kasus Ini
Kebijakan tersebut bahkan disorot langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk melakukan pengecekan menyeluruh atas dasar kenaikan PBB yang dinilai terlalu tinggi.
“Saya sudah perintahkan Itjen untuk mengecek, itu saja dasarnya apa,” kata Tito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).
Menunggu Hasil Evaluasi Pusat
Masyarakat kini menantikan hasil evaluasi dari pemerintah pusat atas kebijakan PBB ini. Sementara itu, polemik di daerah terus berkembang, dan sorotan publik terhadap dinamika antara kebijakan fiskal dan hak demokrasi warga untuk menyampaikan pendapat semakin tajam.
Pemerintah daerah diharapkan mampu merespons suara masyarakat dengan bijak, transparan, dan dialogis, agar pembangunan berjalan beriringan dengan partisipasi publik.
Artikel Terkait
DPRD Dorong Pembangunan 1.600 Huntap untuk Korban Bencana di Kabupaten Bogor
Guntur Santoso, Sosok di Balik Festival Merah Putih Bogor yang Bertahan 10 Tahun Tanpa Jeda