Kantor Pindah ke IKN Nusantara! Jokowi Siap Beroperasi Akhir Juni 2024

catatanfakta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera berkantor di IKN Nusantara pada akhir Juni atau awal Juli 2024.

Rencana tersebut diumumkan oleh Plt Kepala Otorita IKN Nusantara, Basuki Hadimuljono, baru-baru ini. Hal ini menandakan bahwa pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai tahap akhir dan hampir siap digunakan.

IKN Nusantara merupakan tempat yang akan menjadi kawasan baru ibu kota negara Indonesia. Kawasan tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki luas hingga 180 ribu hektar.

Baca Juga: Menteri Sekretaris Negara: Bambang Susantono akan Diberi Penugasan Baru Setelah Mundur sebagai Kepala IKN

IKN sendiri memiliki fungsi sebagai kawasan industri binaan pemerintah dan juga sebagai kawasan konservasi. Selain itu, IKN juga akan menjadi tempat tinggal bagi para Pegawai Negeri Sipil dan aparatur pemerintah.

Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pasokan air di IKN sedang dipersiapkan dan akan dipompa ke IKN pada tanggal 7 Juni mendatang.

Pasokan air ini penting untuk memastikan IKN dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Saat ini, para pekerja IKN sedang mempersiapkan instalasi pasokan air agar dapat segera digunakan.

Baca Juga: Sandiaga Uno Menparekraf RI Memperkenalkan Konsep Pariwisata yang Ramah Lingkungan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi juga direncanakan akan kembali meninjau IKN, bahkan ia akan menginap di sana bersama beberapa Menteri. "Nginepnya bukan di camping lagi, tapi di rumah jabatan menteri. Menunjukkan bahwa ini (IKN) sudah siap," jelas Basuki Hadimuljono.

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memang sudah lama digaungkan oleh pemerintah. Pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan, banjir, serta semakin buruknya kualitas udara di Jakarta.

Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur dan mendorong keadilan sosial antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Baca Juga: Presiden Jokowi Memerintahkan Kapolri untuk Mengawal dan Mengusut Kasus Pembunuhan Vina dan Eky

Namun, pemindahan ibu kota negara juga tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pemerintah harus memastikan infrastruktur di Kalimantan Timur sudah cukup memadai untuk menampung perpindahan penduduk, para aparatur pemerintah, dan menjaga stabilitas ekonomi di sana.

Saat ini, pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api, bandara, pemukiman, serta kawasan industri terus dilakukan.