Kesepakatan Tiga Poin DPRD dan Pemkab Bogor: Membangun Kabupaten Bogor Menuju Sejahtera

Cibinong, catatanfakta.com - Pada Senin, 30 Oktober 2023, telah berlangsung rapat paripurna antara DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dan pada kesempatan itu dibuat kesepakatan tiga poin yang penting.

Poin pertama adalah penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD Kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor terhadap KUA/PPAS untuk tahun anggaran (TA) 2024.

Baca Juga: Maraknya Pinjol, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim; Berdayakan Masyarakat Sadar Koperasi.

Rudy Susmanto menyatakan bahwa dalam rapat paripurna itu, DPRD Kabupaten Bogor dan Pemkab Bogor sudah sepakat berdasarkan KUA/PPAS 2024, juga melakukan penyampaian rancangan peraturan daerah, dua Raperda.

Kedua Raperda tersebut, yakni Raperda tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengakomodasi program prioritas dari pemerintah pusat, dan Raperda tentang pembangunan bendungan, jalan tol, dan proyek strategis nasional lainnya.

Raperda tentang RTRW sangat penting untuk Kabupaten Bogor, terutama untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada.

Baca Juga: Ketua DPRD Bogor Rudy Susmanto Mendukung Penuh Program Penanganan Kekeringan

Rudy Susmanto menyebut bahwa pelaksanaan Raperda akan rampung dalam waktu 10 hari ke depan.

Selanjutnya, poin yang ke tiga merupakan hal non Raperda dan terkait dengan ruislagh lahan SMPN 3 Ciangsana di Gunung Putri.

Penyebab utamanya adalah karena banjir saat hujan turun. Rudy mengatakan bahwa pada akhirnya, masalah tersebut dapat diatasi oleh pengembang dengan menukar tanah SMP yang baru. 

Baca Juga: Rudy Susmanto Meminta Pemerintah Kabupaten Bogor Prioritaskan Bantuan untuk Sekolah

Solusi terkait ruislagh lahan SMPN 3 Ciangsana di Gunung Putri adalah dengan menukar tanah SMP yang baru.

Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Hal ini juga menjadi contoh kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama.