Gantikan Luhut, Erick Sampaikan Pesan Penting ke 3 Menteri Jokowi: Dukunglah Percepatan Pembangunan Nasional

Catatanfakta.com - Di era global saat ini, setiap negara berlomba-lomba mempercepat pembangunan mereka agar mampu bersaing dengan negara-negara maju.

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah komitmen dari pemerintah.

Pesan penting dari Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim dan perannya dalam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam upayanya mempercepat pencapaian proyek pembangunan.

Baca Juga: jelaskan prinsip-prinsip untuk menegakkan masyarakat yang beradab dan sejahtera!

Peran pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan Indonesia melalui pengarahan Erick Thohir kepada tiga menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Peran pemerintah sangat vital dalam melibatkan berbagai kementerian atau lembaga untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN), salah satunya proyek pembangunan di 6 kelompok pembangunan kuartal III.

Melalui dukungan tersebut, para menteri diharapkan mampu menciptakan sinergi antar kementerian, seperti Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.

Baca Juga: Maraknya Pinjol, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim; Berdayakan Masyarakat Sadar Koperasi.

Dalam rangka percepatan pembangunan, Erick Thohir menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang ada.

Pentingnya pemerintah dalam mengatasi isu-isu yang menjadi tantangan dalam upaya percepatan pembangunan, seperti tragedi kebakaran yang disebabkan oleh udara panas dan kering akibat El Nino.

Upaya penggunaan teknologi pengolah sampah ramah lingkungan menjadi solusi bagi daerah-daerah darurat sampah dan memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah overcapacity.

Baca Juga: Jelaskan bagaimana etnosentrisme prejudis dan diskriminasi dapat menjadi sumber permasalahan

Oleh karena itu, dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 K/L sangat diharapkan, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan Kementerian Investasi.

Untuk menyongsong era perdagangan karbon, Kemenko Marves bersama KLHK sedang mengkoordinasikan penyelesaian peraturan payung hukum terkait Perdagangan Karbon Luar Negeri, yang menjadi salah satu agenda prioritas sebelum Konferensi Pihak Industri Pertahanan (COP) 28 di Uni Emirat Arab pada 30 November 2023.