Prabowo-Gibran dan Program Dana Abadi Pesantren serta Kartu Indonesia Sehat Lansia: Apa yang Baru?

Catatanfakta.com -  Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) meluncurkan program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia untuk Pilpres 2024.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kedua program tersebut sebenarnya sudah ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), telah menyusun program kerja yang mencakup Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia.

Baca Juga: Manusia sebagai makhluk budaya menurut koentjaraningrat

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kedua program ini sebenarnya sudah ada dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, terdapat program untuk meluncurkan dana abadi pesantren sebagai implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dana abadi pesantren dianggap sebagai bagian dari program prioritas untuk penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi yang penting untuk memperkuat kemandirian bangsa.

Baca Juga: Asal Usul Pembentukan Masyarakat

Selain itu, Prabowo-Gibran berencana melanjutkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, termasuk KIS Lansia.

KIS Lansia adalah salah satu dari delapan program utama yang ingin dikawal langsung oleh Pasangan Prabowo-Gibran jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.

Meskipun ada pernyataan bahwa KIS Lansia merupakan program lanjutan, dokumen tersebut menyebutkan bahwa program ini akan dilanjutkan, bukan ditambahkan.

Baca Juga: Etnosentrisme Prejudis dan Diskriminasi

Sebagai tambahan, program yang diajukan meliputi Kartu Anak Sehat, dan kredit usaha startup serta kredit untuk para milenial untuk meningkatkan wirausaha, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut Prabowo-Gibran, angka kemiskinan absolut yang masih ada menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata.