MAHFUD MD JELASKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT ITU SANGAT PENTING

Catatanfakta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, telah mengungkapkan adanya ancaman terkait keamanan dan keselamatan laut yang terkait dengan perkembangan teknologi. Laporan mengenai masalah ini telah dipublikasikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 14 Maret 2023.

"Selain ancaman terhadap wilayah perairan dan yurisdiksi, perhatian juga perlu diberikan terhadap keamanan dan keselamatan laut yang terkait dengan perkembangan teknologi, sebagaimana yang tercantum dalam laporan Sekjen PBB mengenai laut yang diterbitkan tiga bulan lalu," ujar Mahfud dalam Lokakarya tentang Keamanan Laut di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari Rabu.

Menurut Mahfud, perkembangan teknologi maritim juga dapat memfasilitasi terjadinya kegiatan kriminal. Oleh karena itu, hal ini menjadi pertimbangan penting dalam melakukan transformasi keamanan laut di tingkat nasional.

Baca Juga: MAJLIS HAKIM SEMPAT GEMES DENGAN AMANDA DALAM KASUS PERSIDANGAN MARIO DANDY

Selanjutnya, visi Indonesia Emas 2045 yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) memiliki salah satu fokus pembangunan di sektor kelautan. Keberhasilan pencapaian visi tersebut sangat bergantung pada faktor keamanan laut.

"Pada putaran poros yang dinamis diharapkan Indonesia mampu mengambil peran yang lebih besar dalam menghadapi situasi geopolitik yang sedang berkembang," tambahnya.

Oleh karena itu, keamanan laut merupakan isu strategis yang harus mendapatkan perhatian pemerintah. Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), telah memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki kewenangan di bidang kelautan agar memiliki pemahaman yang seragam mengenai masalah tersebut.

Baca Juga: FOURTH OF JULY

Mahfud juga menyatakan pentingnya kesamaan pemahaman dalam bidang keamanan dan kendali laut. Ia menilai bahwa kepentingan negara dalam penanganan keamanan laut bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan wilayah teritorial, dan oleh karena itu harus dilakukan dengan koordinasi yang baik.

Meskipun berbagai Kementerian/Lembaga memiliki kewenangan terkait laut namun terbatasnya sumber daya yang tersedia mengharuskan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi dengan baik.

Hal ini tentunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Mahfud menyatakan bahwa dalam waktu dekat substansi PP Nomor 13 Tahun 2022 ini akan diperkuat dalam rancangan revisi undang-undang tentang kelautan yang diinisiasi oleh DPR RI.