CatatanFakta.com – Ribuan rakyat Indonesia turun ke jalan bulan ini, melampiaskan kemarahan mereka atas kenaikan pajak yang dinilai mencekik.

Sorotan internasional pun datang, termasuk dari Reuters, yang melaporkan bahwa gelombang protes datang dari berbagai pihak mulai kenaikan pajak bumi bangun hingga konpensasi rumah dinas Anggota DPR Hingga 50jt perbulan.

Dan apalagi hingga saat ini adanya rencana Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran daerah hingga seperempat pada tahun 2026.

Usulan pemangkasan anggaran dari Rp 850 triliun menjadi Rp 650 triliun (sekitar USD 40 miliar) ini dimaksudkan untuk mendukung program ambisius pemerintah pusat, termasuk janji makan siang gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.

Namun, para pemimpin daerah menilai kebijakan ini justru akan memperparah beban fiskal dan memicu kenaikan pajak di tingkat lokal.

Baca Juga: Media Asing Soroti Demo DPR 25 Agustus 2025: Protes Tunjangan Mewah DPR dan ‘Elit Korup’

Protes di Daerah: Gas Air Mata hingga Mobil Polisi Dibakar

Kemarahan publik mulai meletup di berbagai daerah. Di Pati, Jawa Tengah, demonstrasi besar berujung ricuh setelah ribuan massa melempari kantor pemerintah dengan batu. Polisi merespons dengan gas air mata dan meriam air, namun situasi semakin memanas hingga sebuah mobil polisi dibakar massa.

Sementara itu di Bone, Sulawesi Selatan, ratusan orang turun ke jalan menolak rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 65%.

“Ini bukan hanya soal pajak, tapi soal keadilan. Masyarakat merasa pembangunan tidak merata dan hasil ekonomi tidak menetes ke bawah,” tegas Bursah Zarnubi, Ketua Asosiasi Pimpinan Daerah Indonesia.

Baca Juga: Lowongan Kerja KAI 2025 Resmi Dibuka: Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar!

Ancaman ke Otonomi Daerah

Para kepala daerah memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran justru akan merusak desentralisasi, salah satu pilar reformasi pasca-Orde Baru.

Banyak daerah sangat bergantung pada transfer pusat. Misalnya, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, yang 90% anggarannya berasal dari dana pusat.

“Pemotongan anggaran akan mengancam proyek vital seperti irigasi, pendidikan, dan kesehatan. Rakyat pasti akan marah,” ujar Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah.

Direktur Eksekutif Regional Autonomy Watch, Armand Suparman, menambahkan, “Resentralisasi berarti otonomi daerah sebagai agenda reformasi bisa hilang. Demokrasi bukan hanya pemilu, tapi juga keterlibatan publik dalam perencanaan anggaran.”

Baca Juga: Ricuh Demo 25 Agustus di DPR: Pos Polisi Dirusak, Motor Dibakar Massa