CatatanFakta.com – Aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, kini menyita perhatian Parlemen Senayan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat segera turun tangan memediasi persoalan yang memanas ini.
“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” tegas Toha, Rabu (13/8/2025).
Seruan Damai dan Mediasi
Toha menekankan pentingnya jalur dialog yang sehat antara pemerintah daerah dan warganya untuk meredakan tensi.
Menurutnya, konflik antara Bupati Sudewo dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berisiko memecah belah warga.
Baca Juga: Ricuh di Pati! Kantor Bupati Dilempari Batu, Massa Desak Sudewo Mundur
“Semua pihak harus duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” tambah legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.
Ribuan Massa Padati Alun-Alun Pati
Sejak pagi, ratusan ribu massa memadati Alun-Alun Pati, meneriakkan tuntutan agar Sudewo segera turun.
Spanduk dan banner dengan tulisan keras terlihat di berbagai sudut, termasuk: “Bupati Pati Sudewo Mundur Secara Kesatria atau Dilengserkan Rakyat Secara Paksa.”
Aksi ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meski kebijakan itu sudah dibatalkan dan tarif dikembalikan seperti periode 2024, massa tetap melanjutkan aksi hingga tuntutan mundur dipenuhi.
Baca Juga: Baru Sebulan Menjabat, Bupati Pati Sudewo Dilempari Sandal saat Temui Massa Demo
Tensi Politik Meningkat
Sudewo baru dilantik pada 18 Juli 2025. Namun, kurang dari sebulan menjabat, ia sudah dihadapkan pada gelombang penolakan yang masif.