Tb.Ule Pun Menyinggung Tentang Perbup yang nggak ada gunannya
"Penyalahgunaan Jalan Sudah terjadi puluhan tahun, jalan 8 Ton di Masukin Mobil 45 Ton Kemana aja Itu Hukum Harusnya, Artinya Ada apa dengan provinsi? Kabupaten ini ga berani kemaren itu saya salahkan bupati NGAPAIN PERBUP ? Perbup itu nggak berguna boleh emang perbup di jalan provinsi " Jelasnya
Baca Juga: Moment Emas: Prabowo dan Aburizal Bakrie, Keseruan Bertemu di Wisma Bakrie !
Menyoroti belum terealisasinya rencana tersebut, Mulyadi berencana meminta audiensi dengan Gubernur Jawa Barat untuk mengusulkan intervensi Pemerintah Pusat.
Ia menekankan perlunya payung hukum yang kuat, komitmen, dan waktu realisasi proyek agar dapat memberikan solusi efektif bagi masyarakat Parung Panjang.
Mulyadi juga memperingatkan bahwa "tersumbatnya" harapan masyarakat harus menjadi perhatian Pusat.
"Ini adalah warning kepada Pemda bahwa harapan-harapan masyarakat ini seolah-olah mem-bypass langsung ke Pusat," tandasnya, memberikan penekanan pada perlunya tanggapan cepat terhadap dinamika wilayah.
Solusi ini diharapkan tidak hanya mengatasi kepadatan arus kendaraan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga setempat.
Inisiatif ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.
SIMAK SELENGKAPNYA