Catatanfakta.com - Para buruh di Jawa Barat yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) telah menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) sebesar 15 persen di tahun 2024.
Mereka menilai, kenaikan UMP dan UMK di Jabar layak dilakukan seiring pertumbuhan ekonomi dan kenaikan angka kebutuhan masyarakat, termasuk realisasi kenaikan upah pensiunan PNS sebesar 12 persen.
Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto, mengungkapkan bahwa kenaikan UMP dan UMK mendesak, mengingat inflasi yang terjadi.
Kebutuhan pokok masyarakat dalam sandang, pangan, dan papan semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi Jabar diperkirakan mencapai angka 6 persen, sementara inflasi terus meningkat.
Menurut Roy, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menindaklanjuti usulan kenaikan UMP dan UMK. Namun, belum ada tanggapan dari pihak Pemprov. Para buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan tuntutan mereka sebelum jatuh tempo penetapan UMP dan UMK.
Masa penetapan UMP dan UMK biasanya dilakukan menjelang akhir tahun. Pada tahun 2023, nilai UMP Jabar telah ditetapkan sebesar Rp1.986.670, sementara UMK di 27 kabupaten dan kota di Jabar memiliki angka yang berbeda-beda.
Baca Juga: DPD KNPI Kabupaten Bogor Recana Gelar Aksi Ujuk Rasa Besok : Inilah 3 Tuntutannya Pada Bupati Bogor
Situasi ini memperlihatkan bahwa aksi buruh kali ini memiliki basis yang kuat. Kenaikan UMP dan UMK di Jabar akan menjadi langkah penting untuk membantu para buruh menghadapi situasi ekonomi yang makin sulit.
Bagi pemerintah, mendengarkan tuntutan buruh dan menemukan solusi yang tepat bagi kenaikan UMP dan UMK merupakan hal yang patut dipertimbangkan demi meningkatkan kesejahteraan buruh di Jawa Barat.