catatanfakta.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti aliran dana Rp600 juta per bulan yang diterima PDAM Subang dari perusahaan air minum Aqua. Ia menilai pembayaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena Aqua kini sudah memiliki sumber air sendiri dan tidak lagi memanfaatkan aset milik PDAM.
“Senin nanti saya temui BPK dan serahkan surat permohonan audit,” ujar Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (31/10/2025).
Menurut Dedi, seharusnya PDAM Subang tidak hanya menjadi penerima kompensasi, tetapi berperan aktif sebagai bagian dari perusahaan sejak awal kerja sama dilakukan. “Itu nggak pintar PDAM-nya. Seharusnya mereka jadi bagian dari perusahaan itu, karena debit air itu seharusnya dihitung sebagai investasi. Mereka bisa jadi pemegang saham, bukan cuma penerima uang bulanan,” tegas mantan Bupati Purwakarta itu.
Kerja sama antara PDAM Subang dan Aqua bermula dari pemanfaatan sumber air milik PDAM dengan perjanjian tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, Aqua menggunakan sumber air di lahan sendiri, sementara perjanjian lama tetap berjalan tanpa evaluasi hukum.
Dedi menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola aset daerah. Ia ingin menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk menata ulang seluruh pengelolaan sumber air di Jawa Barat.
“Saya ingin identifikasi semua sumber air, baik yang digunakan swasta maupun pemerintah. Negara wajib menyediakan air bersih bagi warga,” katanya.
Baca Juga: Kasus Jual Beli Jabatan, Dedi Mulyadi: Serahkan ke Hukum, Pemkot Harus Tetap Bekerja!
Ia menambahkan, hasil dari identifikasi itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur air bersih di seluruh Jawa Barat. “Nanti hasilnya bisa jadi penyertaan modal ke PDAM kabupaten dan kota agar pelayanan air bersih lebih merata,” pungkasnya.