catatanfakta.com - Pemkab Bogor kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM.
Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Kampus Politeknik Pengayoman, Kota Tangerang, Senin (16/12). Piagam kehormatan diterima langsung oleh Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri.
Dengan perolehan nilai 99,82 persen yang masuk dalam kategori A atau istimewa, Kabupaten Bogor menduduki posisi kedua nasional dalam indeks bergengsi ini.
Baca Juga: Terungkap Praktik Pungli di SDN 03 Pabuaran Bogor, GMPRI Bogor Raya Siap Tempuh Jalur Hukum
Penilaian mencakup empat variabel kunci, yaitu harmonisasi regulasi, kompetensi penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Per-UU), deregulasi berbasis evaluasi kebijakan, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi.
Dalam sambutannya, Bachril Bakri menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bukti komitmen Kabupaten Bogor dalam menjadikan hukum sebagai landasan utama pemerintahan.
“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Bogor dalam memprioritaskan hukum sebagai panglima penyelenggaraan pemerintahan. Ke depannya, kita akan terus memperkuat koordinasi, menyusun regulasi yang berkualitas, dan memastikan penyelenggaraan hukum berjalan lebih tertib,” ujarnya.
Baca Juga: Sertijab Menteri Hukum dan HAM Baru, Supratman Andi Agtas Pinta Kinerja Berkelanjutan
Lebih lanjut, Bachril optimis pencapaian ini akan mendongkrak performa reformasi birokrasi di tahun mendatang.
“Indeks reformasi hukum ini sangat erat kaitannya dengan keberhasilan reformasi birokrasi. Insya Allah, ke depannya, nilai reformasi birokrasi Kabupaten Bogor dapat terus meningkat,” tambahnya.
Kepala Bagian Per-UU Setda Kabupaten Bogor, Adi, mengungkapkan bahwa penghargaan ini tak lepas dari sinergi solid berbagai elemen Pemkab. “Alhamdulillah, hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari bagian Per-UU, asesor, hingga perangkat daerah terkait, membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi dapat menghasilkan reformasi hukum yang berdampak signifikan,” jelas Adi.
Baca Juga: Hukum MD3 Bakal Direvisi Usai Kemenangan KIM, Dasco dan Doli Jadi Calon Kuat Ketua DPR
Dengan prestasi ini, Kabupaten Bogor tak hanya meraih pengakuan nasional tetapi juga memberi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya menciptakan pemerintahan yang berlandaskan hukum.
Diharapkan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh Pemkab Bogor dapat menjadi model dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, tertib, dan progresif.