Langkah Revolusioner Polri: Direktorat PPA dan PPO Minta dbentuk dengan Surat Resmi kepada Kemenpan RB

Catatanfakta.com - Dalam semangat pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, Polri terus mengembangkan direktorat-direktorat yang khusus menangani isu-isu yang sensitif, yakni penanganan Perdagangan Orang (PPO) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, dengan tegas menyatakan bahwa Polri telah mengambil langkah maju dengan mengirimkan surat resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memohon pembentukan struktur organisasi yang lebih solid.

"Kami dengan sungguh-sungguh telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian PAN dan RB guna mengajukan permohonan pembentukan struktur organisasi Dit PPA dan PPO pada Bareskrim Polri dan Polda," ungkap Ramadhan dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa (25/7/2023).

Baca Juga: Inilah Hasil Akhir Kelulusan Bintara Polri 2023 yang Ditunggu-tunggu di Jawa Barat

Meskipun waktu pengiriman surat oleh Polri ke Kemenpan RB tidak diungkapkan secara detail, Ramadhan menegaskan bahwa permohonan pengembangan Direktorat PPA, apabila disetujui, akan berdampak pada perubahan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di tingkat Mabes Polri.

"Perubahan ini telah beberapa kali diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 mengenai susunan SOTK organisasi di tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia," paparnya.

Lebih lanjut, Ramadhan menegaskan bahwa proses pembentukan Direktorat PPA dan PPO tengah berlangsung dengan tekun dan penuh kesungguhan.

Baca Juga: Operasi Satgas TPPO: 623 Tersangka Diamankan, 1.789 Korban Diselamatkan dari Jeratan Perdagangan Orang

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah dengan tegas menyatakan komitmen untuk menegakkan keadilan di masyarakat dengan tindakan nyata.

Hal ini disampaikannya dengan penuh semangat dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-77 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (1/7/2023).

Sigit menekankan bahwa kasus-kasus yang merugikan rasa keadilan di masyarakat akan ditindak tegas. Salah satu fokus utama adalah kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Sigit berkomitmen untuk membentuk struktur direktorat baru yang khusus menangani isu ini.

Baca Juga: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Indonesia: Tantangan dan Harapan di Hari Anak Nasiona

"Ke depan, Polri akan menegakkan struktur Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak," tegas Sigit di GBK, pada Sabtu (1/7/2023).

Tak hanya itu, Sigit juga menambahkan bahwa Polri akan mengambil langkah tegas dalam menangani kasus perdagangan orang, sesuai dengan arahan dan instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.