Mahkamah Agung Tampak Skeptis terhadap Rencana Biden

Catatanfakta, Mayoritas konservatif Mahkamah Agung tampak sangat skeptis pada hari Selasa tentang legalitas rencana pemerintahan Biden untuk menghapus lebih dari $400 miliar utang mahasiswa, meningkatkan prospek bahwa para hakim akan menggagalkan upaya untuk memaafkan pinjaman puluhan juta peminjam.

Kebanyakan konservatif Mahkamah Agung nampak sangat skeptis pada hari Selasa tentang legalitas rencana pemerintahan Biden buat menghapus lebih dari$400 miliyar utang mahasiswa, tingkatkan prospek kalau para hakim hendak menggagalkan upaya buat memaafkan pinjaman puluhan juta peminjam.

Pimpinan Mahkamah Agung John Gram. Roberts Jr. mengindikasikan kalau pemerintah sudah berperan tanpa otorisasi kongres yang lumayan eksplisit buat melaksanakan salah satu aksi eksekutif yang sangat ambisius serta mahal dalam sejarah bangsa, melanggar prinsip- prinsip pembelahan kekuasaan.

Baca Juga: Penampakan Cahaya Indah AURORA

“ Aku pikir sebagian besar pengamat biasa hendak berkata,” kata pimpinan majelis hukum, kalau“ bila Kamu hendak membagikan duit sebanyak itu, bila Kamu hendak mempengaruhi kewajiban banyak orang Amerika pada subjek yang sangat berarti. polemik, mereka hendak berpikir kalau Kongres wajib berperan.”

3 anggota liberal majelis hukum berkata Kongres sudah berperan, dengan mengesahkan undang- undang pada tahun 2003 yang berikan wewenang kepada menteri pembelajaran buat menanggulangi kondisi darurat.

“ Kongres tidak dapat membuat ini lebih jelas,” kata Hakim Elena Kagan, meningkatkan:“ Kami berurusan dengan undang- undang kongres tiap hari yang betul- betul membingungkan. Yang ini tidak.”

Baca Juga: Jembatan Cikereteg Amblas, Pengendara Akui Sulit Jika Mencari Akses Jalan Lain

Pada akhir dekat 3 separuh jam alasan dalam 2 permasalahan terpisah, kebanyakan konservatif majelis hukum nyatanya hendak menghancurkan harapan 26 juta peminjam yang sudah mengajukan keringanan pinjaman, tercantum jutaan yang sudah menerima persetujuan. Bila administrasi hendak menang, itu bisa jadi atas bawah kalau tidak terdapat penggugat dalam 2 permasalahan yang berdiri buat menuntut, namun hasil itu nyatanya pula tidak bisa jadi.

Hakim pimpinan, bergabung dengan anggota lain dari kebanyakan konservatif 6 anggota majelis hukum, memakai" doktrin persoalan utama," yang mewajibkan inisiatif pemerintah dengan konsekuensi politik serta ekonomi utama secara jelas disahkan oleh Kongres.

Terdapat suatu yang mendekati konsensus kalau program pengampunan utang penuhi ketentuan selaku jurusan.

Baca Juga: Jalin Kerjasama Dengan USAID Forum Kabupaten Bogor Sehat Terus Edukasi Masyarakat Tentang PHBS

“ Kita berdialog tentang separuh triliun dolar serta 43 juta orang Amerika,” kata Pimpinan Mahkamah Agung Roberts, mengacu pada jumlah peminjam yang terserang akibat. Hakim Samuel A. Alito Jr. menampilkan kalau makna tiap hari biasa dari" persoalan utama" mencakup" apa yang diusulkan pemerintah buat dicoba dengan pinjaman mahasiswa."

Apalagi Hakim Sonia Sotomayor, seseorang liberal, berkata jumlah yang ikut serta secara hukum signifikan." Itu nyatanya menunjang alasan kalau ini merupakan persoalan besar," katanya.