Ironi Hari Anti Korupsi: Bupati Lampung Tengah Ditangkap KPK, Harta Rp12,8 Miliar Terkuak

catatanfakta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap yang mengejutkan publik. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak lama setelah menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Nuwo Balak Gunungsugih, Selasa 9 Desember 2025.

“Bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung pada Selasa, 9 Desember 2025,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu 10 Desember 2025. Ia menegaskan, informasi awal itu menjadi dasar tim untuk melakukan gerak cepat.

KPK kemudian mengirim tim ke Lampung Tengah pada 10 Desember dan menangkap lima orang sekaligus, termasuk Ardito. Penangkapan tersebut terkait dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disebut memiliki indikasi kuat transaksional. “Tim kami langsung mengamankan para pihak karena ditemukan dugaan transaksi yang masuk pada kategori suap,” tambah Budi.

Baca Juga: “Jatah Preman” Jadi Tiket ke Luar Negeri, Gubernur Riau Kena OTT KPK

Penangkapan Ardito sontak membuka kembali sorotan publik terhadap harta kekayaannya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan 10 April 2025, Ardito tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp12.857.356.389.

Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan di Lampung Tengah senilai Rp12,03 miliar, alat transportasi seperti Toyota Fortuner 2017, Honda CRV 2018, dan motor Suzuki 2011 dengan total Rp705 juta, serta kas sebesar Rp117.356.389.

Sumber internal pemerintahan daerah yang tidak ingin disebutkan namanya menyebut penangkapan ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat Lampung Tengah. “Baru kemarin beliau menghadiri Hari Anti Korupsi, eh hari ini ikut dibawa KPK. Ironi sekali,” ujarnya.

Baca Juga: OTT Gubernur Riau Guncang Publik, Pemprov: “Beliau Hanya Dimintai Keterangan”

Hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan suap RAPBD.

Kasus ini sekaligus memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi, sementara publik menunggu langkah lanjutan dari lembaga antirasuah untuk membongkar seluruh dugaan keterlibatan pihak lain.