Munas XI MUI Resmi Dibuka, Ulama Tekankan Stabilitas dan Ekonomi Umat

catatanfakta.com - Musyawarah Nasional (Munas) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi dibuka di Krakatau Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (20/11/2025). Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar memukul bedug bersama jajaran pimpinan MUI sebagai tanda dimulainya agenda nasional ini.

Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar menegaskan bahwa ulama memiliki peran besar dalam kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. “Kemandirian bangsa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ulama juga wajib ikut menjadikan bangsa ini adil dan mandiri secara politik, ekonomi, dan budaya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi umat adalah fondasi kesejahteraan. “Allah mewajibkan zakat dan haji. Itu isyarat bahwa umat harus kuat secara ekonomi. Mustahil bicara kesejahteraan jika ekonominya lemah,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi ulama dan pengusaha muslim sebagai ikhtiar memperkuat perekonomian umat.

Baca Juga: MUI Jatim: Tindakan Gus Elham Tak Patut dan Haram, Meski Sudah Minta Maaf

KH. Anwar juga bersyukur atas kondisi Indonesia yang tetap aman. Ia menilai keamanan menjadi syarat utama kemajuan. “Ulama harus terus bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga stabilitas,” ujarnya. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden. “Kita bersyukur memiliki presiden yang konsisten peduli kepada rakyat,” tambahnya.

Dalam sambutannya mewakili Presiden RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjaga rasa syukur atas situasi Indonesia yang stabil. “Banyak negara mengalami krisis energi, ekonomi, dan politik. Sementara di Indonesia, program makanan bergizi gratis, kesehatan gratis, bantuan perumahan, hingga koperasi Merah Putih terus berjalan,” ujarnya.

Menag menilai MUI memiliki tugas strategis dalam memperkuat kebangsaan. “MUI harus mentransformasikan ikatan lokal menjadi ikatan kebangsaan dan keumatan yang utuh,” katanya. Ia juga mengingatkan tantangan era digital. “Legitimasi ulama hari ini mudah diuji oleh opini digital. Karena itu, moral dan spiritual harus diperkuat,” tegasnya. Menurutnya, Indonesia sangat mungkin menjadi pusat kepemimpinan Islam dunia. “Estafet kepemimpinan dunia Islam mau ke mana lagi kalau tidak ke Indonesia?” ujarnya.

Baca Juga: Ketua MUI 5 Periode: Antara Gelar 'Bapak Kaderisasi Ulama' dan Sorotan Minim Regenerasi Ulama di Kabupaten Bogor

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa ulama memikul dua amanah besar, yakni tanggung jawab keumatan dan kenegaraan. “Mîtsâq itu berat. Karena itu ulama tidak boleh melepaskan tanggung jawab kebangsaan,” ujarnya. Ia menggambarkan MUI seperti kereta api yang berjalan di atas dua rel, yaitu Khâdimul Ummah dan Shadîqul Hukumah. “Yang terlalu keras dilunakkan, yang terlalu lunak dikeraskan. Semuanya disatukan frekuensinya di MUI,” ujarnya.

Kiai Ma’ruf juga mengingatkan bahwa tugas MUI adalah membantu pemerintah dalam kebaikan sekaligus meluruskan secara bijak. “Jika aku baik, bantulah aku; jika aku tidak baik, luruskanlah aku,” ucapnya mengutip Sayyidina Abu Bakar. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di jalur yang benar dalam menjalankan Pasal 33 UUD 1945. “Jika kekayaan negara hanya berputar pada segelintir orang, berarti kemerdekaan belum rahmatan lil-indonesiyîn,” pungkasnya.