catatanfakta.com – Ketegangan yang sempat muncul antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kini mencair. Setelah sebelumnya bersitegang soal dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kali ini Purbaya menuruti saran Luhut untuk menyuntikkan dana Rp50 triliun ke Indonesia Investment Authority (INA)—namun dengan syarat tegas.
“Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” tegas Purbaya di kantornya, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Ia menegaskan, dana tersebut hanya akan disalurkan jika benar-benar digunakan untuk sektor riil yang produktif, bukan sekadar ditanam dalam instrumen obligasi. Purbaya juga mengingatkan bahwa lembaga seperti INA dan BPI Danantara seharusnya berfungsi menarik investasi asing dan memperkuat ekonomi nasional.
Baca Juga: Hasan Nasbi Kritik Gaya Komunikasi Purbaya, Disebut Bisa Melemahkan Pemerintah
“INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja. Kalau dia butuh duit beneran untuk ekspansi, ya udah kita dukung,” ujarnya menambahkan.
Saran awal agar pemerintah menempatkan dana Rp50 triliun per tahun ke INA datang dari Luhut. Ia menilai, langkah tersebut bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia, kita bisa leverage Rp1.000 triliun dalam lima tahun,” kata Luhut dalam acara ‘1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth’.
Baca Juga: Purbaya Akui Gaya Komunikasinya Ceplas-Ceplos: 'Justru Bikin Kepercayaan Publik Naik'
Menurut Luhut, dana itu dapat menarik modal asing langsung (FDI) dan memperkuat peran sektor swasta dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Peranan pemerintah cuma 10–15 persen dari APBN, sisanya harus dari sektor swasta. Untuk itu, kita harus ramah dengan FDI,” ujarnya.
Langkah kompromistis Purbaya ini menunjukkan keseimbangan antara kehati-hatian fiskal dan dorongan untuk memperkuat perekonomian nasional. Ia tetap menegaskan pentingnya disiplin anggaran, tapi juga terbuka terhadap ide investasi produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Sebelumnya, Purbaya juga sempat bersitegang dengan Luhut terkait penyerapan dana MBG. Kala itu, ia menolak mengikuti imbauan agar tidak menarik anggaran program yang belum terserap. “Kalau dia enggak nyerap, kami potong juga,” kata Purbaya usai HUT ke-80 TNI di Monas, 5 Oktober 2025.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bongkar Aliran Dana Rp600 Juta dari Aqua ke PDAM Subang, BPK Siap Turun Tangan
Namun kini, arah hubungan keduanya tampak lebih sinergis. Di tengah dinamika kebijakan fiskal dan ekonomi nasional, sikap Purbaya yang tegas namun adaptif mulai dipuji banyak pihak.
“Purbaya itu tipe pejabat yang tidak ingin membebani rakyat dan berani melawan korupsi,” ujar Mahfud MD dalam kesempatan terpisah.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi Tuntutan 17+8: 'Suara Sebagian Kecil Rakyat'
Kontroversi Viral Belum 24 Jam Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Respon 17+8 Tuntutan Rakyat Menuai Reaksi Netizen
Mengapa Sri Mulyani Diganti? Fakta di Balik Pemecatan Mendadak dan Penggantinya Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya Pasang Target Bunga 6–8%: Sinyal Prabowo Gaspol Percepat Ekonomi Nasional
Blunder Perdana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Rocky Gerung Ikut Menyindir