Tunggu Restu Pusat, Bogor Barat Siap Jadi Kabupaten Baru! Rudy Susmanto Pastikan Infrastruktur Dimulai 2026

“Untuk DOB, masih menunggu moratorium pusat,” katanya singkat.

Hal serupa disampaikan Ketua Dewan Penasihat Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB), Haryanto Surbakti.

Ia menjelaskan, usulan pemekaran Bogor Barat telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri.

“Pemekaran bagi warga Bogor Barat adalah kebutuhan sekaligus keharusan. Sudah diajukan dan tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat,” ujarnya.

Haryanto mengingatkan, perjuangan pemekaran ini sudah dimulai sejak era Bupati Rachmat Yasin dan Nurhayanti, bahkan telah masuk dalam Amanat Presiden (Ampres) era Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, karena hasil rapat paripurna DPR RI memutuskan penundaan seluruh usulan DOB, termasuk Bogor Barat, maka sejak itu wacana tersebut tertahan oleh moratorium.

Baca Juga: KPPKBB Desak Pemkab Bogor: Hasil Kajian Pemekaran Jangan Jadi Arsip Saja!

Isu Serupa di Daerah Lain

Isu pemekaran juga mencuat di Indramayu Barat, yang telah berstatus Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Barat (FKMIB), Sukamto, menyebut perjuangan pemekaran terus berjalan meski terhambat moratorium sejak 2014.

Menurutnya, pemekaran sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi ketimpangan antarwilayah.

“Wilayah selatan Indramayu tertinggal karena jarak yang jauh dari pusat pemerintahan. Pemekaran akan jadi solusi pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Harapan Baru untuk Bogor Barat

Kini, masyarakat Bogor Barat menaruh harapan besar pada kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto agar langkah-langkah konkret menuju DOB terus dipercepat.

Dengan dukungan penuh Pemkab Bogor dan kesiapan infrastruktur, pemekaran Kabupaten Bogor Barat tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat.

Pemekaran Kabupaten Bogor Barat kini berada di tahap akhir.

Dengan dukungan Bupati Rudy Susmanto dan kesiapan infrastruktur 2026, harapan menjadi daerah otonomi baru semakin nyata—tinggal menunggu pencabutan moratorium dari pemerintah pusat.