Tunggu Restu Pusat, Bogor Barat Siap Jadi Kabupaten Baru! Rudy Susmanto Pastikan Infrastruktur Dimulai 2026

Catatanfakta.com -, BOGOR – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat kembali mengemuka dan mendapat dukungan penuh dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

Wacana ini sejatinya bukan hal baru bagi masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor yang sudah memperjuangkannya sejak awal tahun 2000.

Tercatat, ada 14 kecamatan yang akan menjadi bagian dari Kabupaten Bogor Barat, yaitu Dramaga, Tenjolaya, Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Tenjo, Parung Panjang, dan Rumpin.

Jika resmi terbentuk, wilayah baru ini akan memiliki luas sekitar 1.318,45 kilometer persegi, atau 44,15% dari total luas Kabupaten Bogor saat ini, dengan jumlah penduduk mencapai 1,59 juta jiwa.

Baca Juga: KPPKBB Desak Pemkab Bogor terkait DOB : Pengamat Politik Yusfitriadi Bilang Gini !!!

Dukungan Pemerintah Daerah

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pemekaran Bogor Barat adalah langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Bahkan, ia memastikan anggaran pembangunan infrastruktur pendukung calon DOB akan dimulai pada 2026.

“Pemkab Bogor sebagai kabupaten induk harus menyiapkan infrastruktur pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Barat. Tahun 2026 kita mulai tahap pembangunan,” ujar Rudy Susmanto.

Rencananya, ibu kota Kabupaten Bogor Barat akan berlokasi di Kecamatan Cigudeg, yang dinilai strategis karena berada di tengah-tengah wilayah barat Bogor.

Selain fokus menyiapkan pemekaran, Rudy juga gencar memperkenalkan potensi wisata di kawasan barat.

Salah satunya melalui kejuaraan nasional sepeda Tour Malasari di Kecamatan Nanggung sebagai ajang promosi destinasi wisata dan infrastruktur barat Bogor.

Baca Juga: Kajian Pemekaran Bogor Barat dan Timur Jangan Jadi Arsip! KPPKBB Desak Pemkab Bogor Realisasikan Hasil Diskusi

Masih Terkendala Moratorium

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengaku hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait kebijakan moratorium daerah otonomi baru.