-
Pembangunan monumen atau titik nol sebagai penanda pusat pemerintahan baru.
-
Peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan RSUD baru dan peningkatan status puskesmas.
-
Optimalisasi data potensi daerah, mencakup SDM, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
-
Perbaikan infrastruktur jalan desa dan akses ke perbatasan.
-
Program penguatan UMKM agar masyarakat siap menghadapi transisi menuju kabupaten baru.
“Jangan sampai masyarakat bertanya, ‘Pemekaran ini untuk kami atau hanya untuk para elit?’” pungkasnya.
Langkah Selanjutnya: Realisasi, Bukan Sekadar Diskusi
Forum tersebut menandai komitmen bersama antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menata arah pembangunan wilayah Bogor secara lebih terencana.
Namun, pesan kuat dari para peserta — terutama dari KPPKBB — menekankan satu hal penting:
Pemekaran bukan hanya wacana, tapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata dan program anggaran tahun 2026.
Artikel Terkait
Bahlil Lahadalia: Pertamina Wajib Tanggung Biaya Perbaikan Jika Pertalite Terbukti Sebabkan Motor Rusak
Disoraki Mahasiswa UMM, Bahlil Lahadalia Dihadang Kritik Soal Kebijakan Energi!