Kajian Pemekaran Bogor Barat dan Timur Jangan Jadi Arsip! KPPKBB Desak Pemkab Bogor Realisasikan Hasil Diskusi

Catatanfakta.com -, Suasana diskusi dalam acara Penyusunan Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan Berbasis Kewilayahan di Cibinong, Rabu (29/10/2025), berlangsung hangat dan penuh dinamika.

Acara ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP).

Salah satu momen menarik muncul saat Sekretaris Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB), Achmad Haermawan, menyampaikan kritik konstruktif kepada Pemkab Bogor.

Baca Juga: KPPKBB Desak Pemkab Bogor: Hasil Kajian Pemekaran Jangan Jadi Arsip Saja!

Ia meminta agar hasil penelitian dan diskusi tidak sekadar disimpan sebagai arsip, melainkan dijadikan pijakan konkret untuk program pembangunan daerah.

“Ide, gagasan, dan inovasi soal sarana infrastruktur penataan kewilayahan harus jadi program kerja di dinas teknis. Tahun 2026 itu waktunya. Jangan sampai hasil ini cuma jadi arsip,” tegas Haermawan di hadapan peserta forum.

KPPKBB Desak Pemkab Bogor Terapkan Hasil Kajian di Tahun Anggaran 2026

Menurut Haermawan, seluruh hasil kajian lapangan dan forum diskusi yang melibatkan masyarakat di Bogor Barat dan Bogor Timur perlu segera direalisasikan.

Ia menekankan bahwa partisipasi publik dalam penataan wilayah harus bersinergi dengan pemikiran akademis IAP agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam pembangunan.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Kejari, Bukan OTT seperti Isu yang Beredar! Fakta Sebenarnya Terungkap

“Kalau anggaran untuk dua wilayah itu mencapai Rp11 triliun lebih, harusnya bisa direalisasikan bertahap. Kami akan pantau dinas-dinas, apakah program hasil kajian ini masuk dalam rencana tahun 2026 atau tidak. Kalau tidak ada, percuma saja kita kumpul,” ujarnya.

Yusfitriadi: Pemekaran Butuh Langkah Nyata dan Simbol Keseriusan

Sementara itu, Yusfitriadi, tokoh asal Leuwiliang sekaligus Founder VINUS, menyebut kajian ilmiah tentang akselerasi pembangunan wilayah barat dan timur menjadi faktor penting dalam mendorong pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pencabutan moratorium pemekaran daerah, khususnya bagi wilayah yang telah memenuhi syarat administratif dan kesiapan infrastruktur.

“Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur sudah siap. Kita berharap kedekatan Bupati Bogor dengan Presiden Prabowo bisa jadi nilai tambah bagi percepatan DOB,” ujar Yusfitriadi.

Yusfitriadi juga menegaskan, dibutuhkan simbol konkret keseriusan untuk menunjukkan kesiapan daerah, antara lain: