Catatanfata.com -, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam acara New Economic Order: Indonesia’s Largest Investment Forum yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (9/10/2025).
“Dan untuk daya beli pekerja, kenaikan Upah Minimum Provinsi di tahun 2026 sudah ditetapkan Bapak Presiden sebesar 6,5 persen,” kata Airlangga dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian publik, terutama dari kalangan pekerja dan pengusaha, yang sedang menanti arah kebijakan upah minimum tahun depan.
Estimasi UMP Jakarta 2026 Bisa Tembus Rp5,7 Juta
Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta 2025 saat ini berada di angka Rp5.396.760. Jika kenaikan 6,5 persen benar diterapkan, maka nilai UMP Jakarta 2026 diperkirakan naik sekitar Rp350.789, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp5.747.549, atau dibulatkan menjadi Rp5,7 juta.
Perhitungan tersebut merupakan estimasi kasar berdasarkan rumus sederhana:
Rp5.396.760 × 6,5% = Rp350.789
Rp5.396.760 + Rp350.789 = Rp5.747.549
Namun, perlu dicatat bahwa angka tersebut belum resmi, karena pemerintah memiliki formula penetapan UMP yang memperhitungkan inflasi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi nasional.
“Pemerintah pusat nantinya akan mengeluarkan surat edaran resmi yang menjadi dasar bagi kepala daerah menentukan besaran UMP definitif,” ujar sumber di Kementerian Ketenagakerjaan.
Biasanya, pengumuman resmi UMP dilakukan pada akhir November, setelah melalui pembahasan bersama pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh di tingkat dewan pengupahan daerah.
Airlangga Klarifikasi: Maksudnya UMP 2025, Bukan 2026
Seiring ramainya pemberitaan, Airlangga kemudian memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang dianggap menyebut kenaikan UMP tahun 2026.
Usai acara di JICC, ia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah kenaikan UMP tahun 2025, bukan 2026.
Artikel Terkait
Langkah Progresif Bupati Bogor Rudi Susmanto dalam Menata BUMD: Audit dan Kajian Ilmiah Jadi Fondasi Pembenahan
Disorot Mahasiswa UMBARA Soal Etika Publik, Kader Gerindra Heri Gunawan Justru Sepelekan Kritikan 'Bahas isu lain saja'