Prabowo Geram Kasus Korupsi Timah Rugikan Negara Rp300 Triliun, Cek Langsung Smelter yang Disita dari Harvey Moeis

Selain Harvey, beberapa nama besar lain juga ikut terseret, di antaranya:

• Helena Lim, sosialita yang disebut ikut mengatur aliran dana hasil tambang ilegal,

• Bambang Gatot Ariyono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM,

• Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, mantan Direktur Utama PT Timah (Persero),
  serta beberapa pihak dari swasta dan pejabat daerah di Bangka Belitung.

Baca Juga: Sekda Bogor Minta OPD Tak Copy-Paste Program Lama: “Tantangannya Baru, Polanya Juga Harus Baru”

Kerugian Negara dan Dampak Ekonomi

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung, praktik tambang timah ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2023. Nilai kerugian negara mencapai Rp300 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Selain berdampak pada keuangan negara, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang tanpa izin juga sangat parah. Banyak kawasan pesisir dan hutan mangrove di Bangka Belitung mengalami degradasi akibat penambangan yang tidak sesuai aturan.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pemulihan lingkungan melalui PT Timah dan lembaga konservasi terkait, agar wilayah tersebut dapat kembali produktif tanpa merusak ekosistem.

Prabowo: Aset Negara Harus Dikembalikan ke Rakyat

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh hasil penyitaan aset dalam kasus ini akan diarahkan untuk kepentingan publik. Pemerintah akan memastikan hasil produksi timah dari smelter yang disita akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk pembangunan daerah, pendidikan, serta program kesejahteraan masyarakat.

“Saya tidak ingin satu rupiah pun dari kekayaan bangsa ini jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Kita pastikan semua hasil bumi Indonesia kembali untuk rakyat Indonesia,” ucapnya tegas.

Baca Juga: Dua Kursi, Satu Kepentingan? BEM UMBARA Bongkar Dugaan Rangkap Jabatan Heri Gunawan Anggota DPRD Kabuapten Bogor dari Gerindra

Langkah Lanjut Pemerintah

Kementerian ESDM bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN akan menyusun peta jalan penataan industri timah nasional, mulai dari pengetatan izin tambang, pengawasan produksi, hingga pelaporan ekspor.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat digitalisasi rantai pasok timah agar setiap kilogram hasil tambang bisa ditelusuri asal-usulnya.

“Kita ingin industri timah yang bersih, transparan, dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat,” tutup Prabowo.