KPK Buka Peluang Panggil Bupati Pati Sudewo, Diduga Terima Commitment Fee Proyek Rel KA

CatatanFakta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Salah satu nama yang mencuat adalah Bupati Pati, Sudewo, yang diduga menerima aliran commitment fee saat masih menjabat anggota Komisi V DPR RI.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya dugaan aliran dana tersebut.

Baca Juga: Kisruh Politik Pati Memanas: Pansus Pemakzulan Resmi Dibentuk, Kemendagri Turun Tangan

"Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta," ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Budi menjelaskan, tim penyidik akan mendalami informasi itu dan tidak menutup kemungkinan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan.

Baca Juga: Demo Pati Desak Bupati Mundur : Respon Sudewo 'Saya di pilih rakyat'

"Jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, pemanggilan akan dilakukan," tegasnya.

Kasus Korupsi Proyek KA DJKA

Kasus ini bermula pada Juni 2020 ketika Risna Sutriyanto, ASN di Kemenhub, ditunjuk sebagai Ketua Pokja pembangunan Jalur Ganda KA Solo Balapan–Kadipiro. Penunjukan dilakukan oleh tersangka lain, Bernard Hasibuan, yang sudah lebih dulu terjerat kasus.

Dalam proses lelang, perusahaan yang sudah disiapkan ternyata gugur karena kesalahan dokumen. Namun, perusahaan pendamping PT IPA justru lolos dan memenangkan tender. Dari proyek itu, Risna menerima Rp600 juta sebagai commitment fee.

Sejauh ini, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk dua korporasi. Risna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a/b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Soal Tuntutan Mundur Bupati Pati: Semua Ada Mekanismenya di DPRD

Sudewo Pernah Diperiksa KPK

Sudewo bukan nama baru dalam radar KPK. Pada 3 Agustus 2023, ia sempat diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap proyek jalur kereta di berbagai wilayah Indonesia. Saat itu, ia masih aktif sebagai anggota DPR RI.